Pengamat politik dan militer Prof Salim Said menyarankan TNI, Polri dan BIN memberi klarifikasi terkai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya oknum dari ketiga institusi keamanan tersebut tidak netral dalam perhelatan Pilkada 2018.
Menurutnya dengan adanya klarifikasi dari TNI, Polri, dan BIN tersebut maka masyarakat tak lagi berasumsi soal pernyataan SBY.
Jika belum ada keterangan resmi maka asumsi publik akan terpecah dan menganggap ucapan SBY yang benar. Akibatnya ketiga institusi itu mendapat citra buruk di masyarakat.
“Ya sebaiknya TNI, BIN dan Polri menyampaikan ke publik dengan menggunakan data," kata Said saat ditemui di Habibie Center, Kemang, Jakarta, Minggu (24/6).
Lebih lanjut Said juga menyarankan agar DPR khususnya Komisi I juga mengkritisi hal ini. Jika perlu Komisi I DPR bisa memanggil ketiga pimpinan tiga institusi tersebut untuk dimintai keterangannya.
"Bagaimana dengan DPR, tanyakan juga," pungkasnya.
SBY menyebut ada oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018. Hal itu dikatakan saat jumpa pers di sela kegiatan kampenye di Bogor, Sabtu (23/6).
SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku. Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.
Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian. Kemudian ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
"Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan? agar BIN, TNI, Polri netral" katanya.
[nes]
