Berita

Politik

Salim Said Saran TNI, BIN Dan Polri Mengklarifikasi Pernyataan SBY

SENIN, 25 JUNI 2018 | 00:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengamat politik dan militer Prof Salim Said menyarankan TNI, Polri dan BIN memberi klarifikasi terkai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya oknum dari ketiga institusi keamanan tersebut tidak netral dalam perhelatan Pilkada 2018.

Menurutnya dengan adanya klarifikasi dari TNI, Polri, dan BIN tersebut maka masyarakat tak lagi berasumsi soal pernyataan SBY.

Jika belum ada keterangan resmi maka asumsi publik akan terpecah dan menganggap ucapan SBY yang benar. Akibatnya ketiga institusi itu mendapat citra buruk di masyarakat.


“Ya sebaiknya TNI, BIN dan Polri menyampaikan ke publik dengan menggunakan data," kata Said saat ditemui di Habibie Center, Kemang, Jakarta, Minggu (24/6).

Lebih lanjut Said juga menyarankan agar DPR khususnya Komisi I juga mengkritisi hal ini. Jika perlu Komisi I DPR bisa memanggil ketiga pimpinan tiga institusi tersebut untuk dimintai keterangannya.

"Bagaimana dengan DPR, tanyakan juga," pungkasnya.

SBY menyebut ada oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018. Hal itu dikatakan saat jumpa pers di sela kegiatan kampenye di Bogor, Sabtu (23/6).

SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku. Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.

Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian. Kemudian ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

"Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan? agar BIN, TNI, Polri netral" katanya. [nes]


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya