Wakil Presiden Yusuf Kalla membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar ke-18 di Makasar, Sabtu (24/6). Acara ini dihadiri oleh 1800 saudagar bugis Makassar yang datang dari seluruh tanah air.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menghadiri acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar ke-18 di Makasar hari ini, Sabtu (24/6). Acara ini dihadiri oleh 1800 saudagar bugis Makassar yang datang dari seluruh tanah air. Wakil Presiden Jusuf Kalla didapuk sebagai pembuka acara akbar tersebut.
"Indonesia tidak akan bersaing disektor pertanian dengan negara lain jika tanpa teknologi, untuk itu kami sudah lakukan kebijakan dan regulasi diantaranya revisi Perpres 172 tahun 2014 dari tender alat mesin pertanian menjadi penunjukan langsung, refocusing anggaran 2015 sampai dengan 2017 sebesar 12.2 tirilun, bantuan benih tidak dieksisting, melakukan inovasi, deregulasi perijinan dan investasi, pengendalian impor pangan, sapu bersih pungli di lingkungan kementerian hingga lelang jabatan yang transparan," ujar Amran dalam pidatonya.
Kata Amran, kebijakan dan terobosan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2045. Sehingga nantinya Indonesia menjadi pemain utama pangan dunia.
"Tapi di tengah upaya mewujudkan kedaulatan pangan ini, ada upaya-upaya dari importir nakal yang ingin mengeruk keuntungan sebesar besarnya dengan jalan ilegal diantaranya mengimpor bawang bombai mini yang dijual sebagai bawang merah sehinga terjadi disparitas harga yang sangat besar," ungkap Amran.
Ia menjelaskan bila saat ini pemerintah telah menetapkan bea masuk bawang putih sebesar 5 % sedangkan bawang merah sebesar 20%. Dari hasi ilegal ini disinyalir importir nakal meraih keuntungan sebesar 1.24 trilyun. Apabila bawang bombai mini yang diakui sebagai bawang merah penetrasi ke pasar bawang merah lokal maka akan ada keuntungan tambahan sebesar Rp 455 triliun.
"Saat ini saya sudah nyatakan perang terhadap mafia pangan," ucap Amran.
Amran menegaskan tindakan mafia pangan hanya menyengsarakan petani dan masyarakat. Hingga saat ini sudah tercatat 782 kasus kejahatan pangan yang ditindak satgas pangan Polri.
"Meliputi 21 kasus hortikultura, 12 kasus pupuk, 66 kasus beras, 27 kasus ternak dan 247 kasus kejahatan pangan lainnya dengan tersangka sebanyak 409 orang," akui Amran.
Dalam kesempatan ini Ketua DPD RI Dr. Usman Sapta berharap semangat bugis makasar bisa membangun pertanian Indonesia kedepan lebih maju, berdaulat dan mensejahterakan petani. Usman pun mengapresiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menolak impor pangan pokok. Karena itu, ia menitipkan pesan kepada Amran Sulaiman agar terus berani menolak impor sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat terwujud.
"Kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kita mengharpakan di masa mendatang tidak ada lagi impor produk-produk pertanian. Harus berani ketika berpihak kepada kepentingan mensejahterakan petani," ucapnya.
[dem]
