Berita

Politik

PILGUB JABAR

Sebaiknya SBY Lapor KPU Jika Ada Pelanggaran

MINGGU, 24 JUNI 2018 | 18:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Jika menemukan ada pelanggaran di Pilkada Jawa Barat, sebaiknya langsung dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Begitu kata Jurubicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada penggeledahan di kediaman dinas wakil gubernur Jawa Barat. Disebut SBY, penggeledahan itu dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Kombes Pol M Iriawan.

"Jika memang ada petunjuk dan bukti harusnya SBY melapor ke penyelengara pemilu. Sebagai mantan presiden, sebaiknya SBY memberikan tauladan dengan taat proses hukum, bukan melempar rumor," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (24/6).


Lebih lanjut, Guntur Romli menyayangkan sikap SBY yang malah membuat drama seolah-seolah pengecekan ini ditujukan kepada Deddy Mizwar yang didukung Demokrat pada Pilgub Jabar. Sementara Deddy sendiri diketahui telah meninggalkan rumah dinas itu sejak 14 Februari 2018.

Guntur menerka bahwa SBY menerima informasi yang salah atau memang sengaja main drama seakan-akan sedang dizolimi atau dicurangi.

"Deddy Mizwar sudah tidak punya hak terhadap rumah dinas wakil gubernur yang pernah dipakai. Atau Pak SBY main drama? Seolah-olah Deddy Mizwar dizalimi?" tanya Guntur.

SBY, kata Guntur, dikenal suka membuat drama sebagai tokoh yang dizalimi agar mendapat simpati rakyat. Drama ini mungkin saja dilakukan karena temuan beberapa lembaga survei belakangan menunjukkan suara Deddy Mizwar mengalami penurunan dibanding Ridwan Kamil.

"Menggoreng isu penggeledahan rumah dinas wakil gubernur Jawa Barat ini taktik SBY untuk meraih simpati bagi Deddy Mizwar," tambah Guntur.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya