Berita

Net

Nusantara

LRT Jakarta Kemahalan, DPRD Segera Bentuk Pansus

MINGGU, 24 JUNI 2018 | 03:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki mega proyek Light Rail Transit (LRT) fase satu Koridor Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun.

Sebab, biaya pembangunan LRT Jakarta dinilai kemahalan. Karena menghabiskan anggaran fantastis hingga Rp 6,8 triliun untuk jarak hanya 5,2 kilometer, artinya setiap kilometer LRT menyedot dana Rp 1,307 triliun.

"DPRD sepakat membentuk pansus karena proyek LRT Jakarta ini pemborosan yang sangat luar biasa besar, karena biayanya sangat mahal. Pada sisi lain kegunaannya mubazir, karena tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat," jelas Taufik kepada wartawan, Minggu (24/6).


Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu juga menilai, biaya LRT fase satu Rp 6,8 triliun sangat tidak masuk akal. Terlebih, dalam pembangunannya tidak memerlukan pembebasan lahan karena dilaksanakan di atas lahan milik Pemprov DKI. Secara fungsi juga tidak efektif, karena masyarakat yang ingin berpergian dari Kelapa Gading ke Rawamangun hanya butuh waktu kurang dari 15 menit menggunakan sepeda motor atau kendaraan lain yang biayanya murah. Sedangkan, jika menggunakan LRT diperkirakan biayanya akan jauh lebih besar.

"Jadi proyek LRT ini justru akan merugikan masyarakat. Orang yang membuatnya mungkin hanya ingin gaya-gayaan agar dilihat oleh orang asing saja, padahal tidak berguna bagi masyarakat," sindir Taufik.

Lebih lanjut, pansus juga akan mengkaji lebih dulu biaya untuk proyek LRT fase 2 rute Velodrome-Tanah Abang. Menurutnya, proyek LRT fase satu saja sudah bermasalah dan biayanya terlalu mahal, apalagi fase dua yang jaraknya lebih jauh.

"Jadi kami akan secepatnya membentuk pansus LRT ini agar penyimpangan dapat segera dihentikan," tandas Taufik. [wah]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya