Berita

Recep Tayyip Erdogan/Net

Politik

Mengkalkulasi Peluang Erdogan Untuk Tetap Menjadi Orang Kuat Turki

SABTU, 23 JUNI 2018 | 16:59 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

SEJAK 2003, Recep Tayyip Erdogan yang akrab dipanggil dengan nama belakangnya Erdogan telah menjelma menjadi orang kuat Turki di era modern. Bahkan seorang pengamat Turki Alfan Alfian  menyebutnya lebih perkasa dari Kemal Ataturk sang pendiri Republik Turki modern.

Jika Ataturk membawa Turki dari negara religius menjadi negara sekuler, maka secara sistematis dan konsisten, Erdogan membawa Turki dari negara sekuler menjadi negara religius kembali.

Meskipun narasi yang dibangun Erdogan ingin mengembalikan kejayaan Turki sebagaimana pernah dicapai oleh Kesultanan Turki Usmani, akan tetapi Turki modern yang dicita-citakan Erdogan nampak berbeda.


Langkah Erdogan mengubah sistem pemerintahan Turki dari parlementer ke presidensiel, tampaknya merupakan langkah pembaharuan mutakhir yang dilakukannya untuk memastikan agendanya akan dapat dilaksanakan secara sempurna.

Selama ini, tidak mudah ia mempertahankan kekuasaannya, gangguan dan perlawanan sengit datang dari lawan-lawan politiknya warisan Ataturk baik dari kelompok militer, maupun kelompok politisi sekuler. Apakah karena keberuntungan atau karena kemampuannya dalam berpolitik, selama ini Erdogan selalu bisa menyelamatkan diri.

Kini ia harus menghadapi ujian berat berikutnya, yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan bersamaan untuk pertama kali setelah Referendum tahun lalu yang menyetujui perubahan sistem politik dari parlementer ke presidensiel.

Walaupun referendum memenangkan Erdogan akan tetapi tipisnya kemenangan yang diperoleh memunjukkan semakin merosotnya popularitasnya, atau mungkin saja semakin kuatnya atau semakin banyaknya lawan-lawan politiknya.

Merujuk pada sejumlah hasil servei yang dilakukan menjelang Pemilu yang akan dilaksanakan Minggu besok, maka AKP akan tetap menjadi partai terbesar. Akan tetapi diperkirakan AKP hanya akan menjadi mayoritas relatif bukan mayoritas mutlak, karena itu dalam pembentukan kabinet nanti AKP memerlukan koalisi.

Sementara dalam pilpres, Erdogan diperkirakan akan mampu mengalahkan capres lain, walau tidak mudah. Dengan kata lain, walaupun Erdogan akan memenangkan kontestasi pilpres, akan tetapi kemenangannya akan sangat tipis. Bahkan, sejumlah pengamat memperkirakan, bukan mustahil pilpres akan berlangsung dua putaran.

Melihat peta politik di atas, jika Erdogan keluar sebagai pemenang, maka ia berpeluang untuk menjadi Presiden Turki selama sepuluh tahun ke depan atau selama dua periode sesuai undang-undang baru hasil referendum.

Untuk menjamin terlaksananya agenda politiknya, ia harus mengubah gaya kepemimpinannya. Erdogan selama ini dinilai banyak pihak semakin otoriter.

Ia perlu merangkul kembali teman-teman lamanya yang ikut membantu mendirikan AKP seperti mantan Presiden Abdullah Gul dkk yang kini menjauhinya. Juga tokoh karismatik dan ulama berpengaruh Fethullah Gulen yang ikut membesarkan Erdogan dan AKP di awal kemunculannya.

Di luar pertarungan memperebutkan kursi di Parlemen dan jabatan Presiden, keputusan mengubah sistem parlementer menjadi presidensiel, dejatinya telah menimbulkan hikmah tak terduga yang mungkin saja tidak disadari oleh Erdogan dan tokoh-tokoh AKP yang kini berkuasa.

Dengan sistem baru, pertentangan ideologis antara kelompok sekuler dan religius menjadi mencair. Untuk kepentingan pragmatis, baik dalam mengejar kusrsi presiden maupun kursi parlemen, partai-partai yang ada dipaksa untuk berkoalisi. Apalagi parliamentary threshold di Turki terhitung tinggi, yakni 10%.

Sebagai contoh MHP yang sekuler berkoalisi dengan AKP yang religius dalam koalisi "Kerakyatan". Sementara Partai Saadet dan Partai Demokrat (DP) yang religius berkoalisi dengan CHP yang merupakan partai sekuler warisan Ataturk dalam koalisi "Keumatan".

Karena itu, di Turki kini sedang terjadi proses moderasi dari dua kutub ektrem sekuler dan religius sebagaimana di Indonesia. Situasi ini akan menjamin keberlangsungan demokrasi di Turki.

Indonesia jauh lebih beruntung dibanding Turki, karena proses moderasi dan saling mendekatnya dua kutub ideologi ini sudah berlangsung sejak 1945 ketika menyongsong kemerdekaan dan terus berlanjut sampai kini.

Kita perlu berdoa, semoga Turki sukses dalam eksperimennya,  agar Indonesia punya teman dan bisa saling berbagi pengalaman dalam menyongsong masa depan masing-masing. [***]

Penulis adalahDirektur Eksekutif Center for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC)

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

Setahun BPI Danantara Berdiri Justru Tambah Masalah

Rabu, 04 Maret 2026 | 00:07

Jangan Giring Struktural Polri ke Ranah Politik Praktis

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:53

2 Kapal Tanker Pertamina dan Awaknya di Selat Hormuz Dipastikan Aman

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:35

KPK Amankan BBE dan Mobil dari OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:30

Mutasi AKBP Didik ke Yanma untuk Administrasi Pemecatan

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:09

SiCepat Ekspansi ke Segmen B2B, Retail, hingga Internasional

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:07

GoTo Naikkan BHR Ojol, Cair Mulai Besok!

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:01

Senator Dayat El: Pembangunan Indonesia Tak Boleh Tinggalkan Desa

Selasa, 03 Maret 2026 | 22:46

Kenapa Harus Ayatollah Khamenei?

Selasa, 03 Maret 2026 | 22:38

Naik Bus Pariwisata, 11 Orang Terjaring OTT Pekalongan Tiba di KPK

Selasa, 03 Maret 2026 | 22:13

Selengkapnya