Sebagai institusi negara, TNI dan Polri harus jelas dalam menjaga dan mengawal marwah demokrasi. Termasuk, dalam mengawal jalannya proses politik, seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
Hal itu dikatakan peneliti senior dari Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo dalam diskusi bertajuk 'Netralitas TNI-Polri Jadi Sorotan' di Resto Bumbu Desa, Jakarta Pusat (Jumat, 22/6).
Menurutnya, jika kedua institusi negara itu tidak istiqomah menjaga netralitas, maka konflik vertikal dan horizontal akan terjadi di Indonesia.
Karyono mencontohkan, selalu ada saja pasangan calon dalam pilkada yang berlatar belakang Polri maupun TNI.
Di Kalimantan Timur, ada calon Wakil Gubernur yang berlatar belakang Polri, sementara Maluku, cagubnya berlatar belakang Polri.
"Kemudian di Sumatera Utara juga ada calon gubernur yang berlatar belakang TNI, dan bahkan di Jawa Barat ada juga Calon Gubernur yang berlatar belakang TNI dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur berlatar belakang Polri, di mana TNI dan Polri ini berhadap-hadapan di sana," jelas dia.
"Kalau dalam satu daerah, masing-masing paslon yang berlatar belakang TNI maupun Polri tadi menggunakan aparaturnya apa yang terjadi? Bahaya kan? Bisa terjadi konflik vertikal maupun horizontal, masyarakat bisa khawatir," imbuh Karyono.
Di sisi lain, netralitas TNI-Polri tersebut juga diuji dalam Pilpres 2019 mendatang. Harapannya, Pilpres bisa bersih dari keterlibatan TNI maupun Polri.
"Kalau hal ini (Keterlibatan TNI-Polri) dibiarkan dan berujung pada Pilpres 2019 mendatang, ini mengerikan menurut saya, bisa mengancam demokrasi, kecenderungan untuk menggunakan institusi dan aparaturnya untuk mendukung. Jadi ini tidak boleh dibiarkan, keduanya harus sama-sama bertanggung jawab mengawal demokrasi agar tidak ternodai," pungkasnya.
[sam]
