Martuani Sormin Siregar/Net
DPP Partai Demokrat mengingatkan kembali UU No 2/2002 tentang Polri menjelaskan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.
Hal ini untuk menyikapi rencana penunjukan Irjen Pol Martuani Sormin Siregar Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara.
Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat Abdullah Rasyid menjelaskan pihaknya tidak ingin peristiwa diangkatnya Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat berulang di Sumut.
Menurut Rasyid, kebijakan pemerintah mengangkat perwira aktif Polri sebagai Pj Gubernur seolah menyiratkan adanya kedaruratan dan potensi gangguan keamanan dalam Pilkada di Jabar maupun di Sumut.
Padahal penunjukan polisi aktif sebagai penjabat gubernur merupakan anarkisme kekuasaan. Kondisi ini, sambung Rasyid menunjukkan adanya indikasi pemerintah menjadikan Polri sebagai alat kepentingan politik di Pilkada 2018.
"Ini sebuah logika sesat dan jelas tidak mempercayai rakyat. Memakai logika ini, berarti pantas juga kita meminta Presiden untuk segera mengganti Mendagri dan Kapolri. Sebab, ini membuktikan kadua lembaga negara tersebut tidak mampu menjaga kondusifitas pelaksanaan pesta demokrasi yang sedang berlangsung," ujar Rasyid kepada wartawan, Rabu (20/6).
"Penjabat gubernur memang bukanlah penyelenggara pilkada. Tetapi, penjabat gubernur memiliki banyak kesempatan untuk ikut 'bermain' dalam perhelatan pilkada. Di sinilah pangkal resistensinya!" imbuh alumnus Universitas Sumatera Utara (USU) ini.
Lebih lanjut agar upaya pengangkatan petinggi polri terjadi di SUmut, Rasyid mendorong DPRD Sumut, kususnya Fraksi Demokrat menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menolak kehadiran Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Martuani Sormin Siregar sebagai Pj Gubernur Sumut.
Ia berharap dengan dimotori Fraksi Demokrat seluruh anggota dewan di level provinsi menyatukan langkah untuk menolak pelantikan Martuani.
Sebelumnya Fraksi Partai Demokrat di DPR juga mendorong Hak Angket terhadap penetapan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan.
"Lakukan penolakan sebelum benar-benar dilantik oleh Mendagri. Jika Mendagri nekat melantik, maka bisa digalang HMP. Targetnya menunda pelaksanaan pilkada hingga Pj Gubernur Sumut diganti," saran Rasyid.
Di lingkungan Pemprov Sumut sendiri berembus kabar Martuani Sormin Siregar akan dilantik pada Jumat (22/6).
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Pemprovsu, Ilyas Sitorus menjelaskan pihaknya belum mendapat informasi tersebut. Namun Ilyas tidak membantah dalam waktu dekat akan ada pelantikan Pj Gubernur Sumut.
"Kami belum tahu siapa yang akan menjadi Pj Gubernus Sumut. Kami hanya mepersiapkan pelantikannya," ujar Ilyas saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (20/6).
[nes]
