SEBUAH negeri ironis. Mungkin ungkapan itu paling tepat bagi negara yang bernama Indonesia.
Bagaimana tidak?! Negeri ini begitu makmur dan sangat kaya dengan sumber daya alam yang melimpah.
Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah pada dasarnya mampu membiayai hidup rakyatnya. Bukan malah dibalik, rakyat diperas sedemikian rupa dari hasil kerja mereka membiayai pemerintah. Kondisi seperti ini sangat ironis bagi bangsa Indonesia.
Kondisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara Barat yang minim berpenghasilan bumi. Barat lebih cenderung memanfaatkan pajak rakyat untuk menopang kesejahteraan sebuah negara. Pola seperti ini tak semestinya diterapkan di Indonesia yang hasil bumi dan lautnya begitu melimpah.
Semua kekayaan alam adalah milik rakyat. Sangat miris sekali bila pemerintah pusat maupun daerah terus berpikir memeras hasil kerja rakyat. Biaya-biaya kebutuhan primer hingga sekunder rakyat terus dinaikkan. Dari bahan bakar, listrik, gas hingga biaya parkir dan biaya tol tidak lolos dari bidikan pemerintah.
BUMN bukan berusaha berpikir untuk melayani rakyat tapi malah mencari keuntungan dari rakyat. Pemerintah berubah fungsi bak sebuah industri kapitalisme yang memeras konsumen. Masyarakat dipandang sebagai konsumen yang harus diperas, bukan dilayani. Tidak bayar, maka tidak ada pelayanan.
Kapitalisme benar-benar semakin mengakar di negeri ini. Rakyat pun mulai terbiasa dengan kenaikan harga. Bahkan mereka berpikir kenaikan menjadi sebuah kewajararan hanya dengan alasan inflasi dan lain-lain.
Rakyat sudah melupakan kekayaan negeri yang begitu melimpah. Rakyat pasrah tak dapat berbuat seperti orang yang mati langkah saat hadapi perampok. Mau melawan bisa terpukul sendiri, sedangkan bersikap diam malah terus tertindih.
Belum lama ini, pemerintah berencana naikkan biaya parkir 30 persen. Hanya dengan alasan mengurai kemacetan, namun pada saat yang sama pejabat tak berpikir bahwa kebijakan itu bisa mengurangi aktivitas dan penghasilan masyarakat kecil. Apalagi transportasi umum hingga saat ini belum terkoneksi dengan baik sehingga masyarakat mudah gunakan transportasi umum.
Sekarang, pemerintah pun tega naikkan biaya tol hingga 50 persen untuk kawasan JORR. Menurut rencana, hari ini, Rabu 20 Juni 2018, biaya tol resmi dinaikkan. Lagi-lagi acara klasik yang digunakan, yaitu mengurai kemacetan.
Apakah tidak ada jalan lain sehingga yang harus dikorbankan adalah masyarakat?! Jika pemakai tol JORR dan jalur lainnya perhatikan, maka mudah diketahui bahwa sebab kemacetan berlarut-larut adalah lalu lalang truk.
Kebijakan Gubernur Fauzi Bowo 2007-2012 sepertinya perlu ditimbang lagi dalam mengatasi kemacetan tol dan dalam kota. Fauzi Bowo saat itu memindahkan operasi truk pada malam hari sehingga kemacetannya pun berkurang drastis. Meski diprotes oleh sejumlah pelaku bisnis, tapi kebijakan berani itu harus diakui berpihak pada masyarakat.
Kebijakan pemerintah saat ini semestinya bukan malah menaikkan biaya tol. Perlu dicatat, tol saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya di ibukota. Pemerintah semakin hari tidak sensitif pada kondisi masyarakat. Sebisa mungkin rakyat diperas sehingga negara untung. Merasa untung saat memeras masyarakat, bukan melayani mereka. Inilah ciri negara kapitalis yang mungkin negara kapitalis tidak sekapitalis seperti negara ini.
Alireza AlatasAktivis Silaturahmi Anak Bangsa Nusantara (SILABNA)
