Berita

Dunia

Korea Bersatu Dan Perdamaian Abadi

RABU, 13 JUNI 2018 | 19:23 WIB | OLEH: ALDI GULTOM

BANYAK asumsi, analisa bahkan kecurigaan untuk merespons kesediaan Kim Jong Un masuk ke dalam perundingan dengan Amerika Serikat; negara yang tak lain merupakan musuh bebuyutan bangsanya sekaligus ayah dan kakeknya.

Dari sebelum sampai sesudahnya, pertemuan bersejarah Kim Jong Un dan Donald Trump di Pulau Sentosa, Singapura (Selasa 12/6), mendapat perhatian dunia. Termasuk dari antara publik dalam negeri kita, yang harus diakui sedikit yang berpengetahuan tentang Korea Utara.

Benarlah peribahasa "tak kenal maka tak sayang". Amat jarang orang Indonesia bertemu langsung, bercakap-cakap, bertukar pikiran dengan warga Korea Utara. Apalagi datang ke negeri soju berpenduduk 26 juta jiwa itu.


Tapi sebagian besar orang Indonesia sudah tahu betul siapa Donald Trump dan apa itu Amerika Serikat. Sudah pernah lihat bagaimana bentuk bule-bule Amerika berkeliaran di kawasan-kawasan bisnis Jakarta, atau mengerti sejarah hubungan diplomatik, dagang dan keamanan yang dijalin RI-AS. Sudah banyak juga WNI yang bolak-balik keluar masuk AS untuk beragam kepentingan.

Tapi bagaimana pemahaman kebanyakan kita terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea atau Democratic People's Republic of Korea (DPRK) yang kita kenal dengan istilah Korea Utara?

Jujurlah. Pasti yang muncul pertama kali adalah prasangka kediktatoran, kemiskinan, bencana kelaparan, dan keterisolasian. Semua pemikiran itu tak lain produk dominasi media Barat dan media-media nasional yang berkiblat ke Barat.

Jadi, kok bisa Kim Jong Un mau berunding dengan Amerika? Korut tersudut, makin miskin, kehilangan banyak teman dan tak punya pilihan selain berdamai dengan sang penguasa dunia?

Izinkan saya berbagi sedikit pemahaman tentang Korea Utara untuk merespons proses perdamaian yang terjadi di Semenanjung Korea. Sebagai wartawan Indonesia yang (baru) sekali berkunjung ke Korea Utara, tentu saya tak berhak lancang untuk mengajari orang lain soal politik luar negeri Korea Utara dan kepentingan-kepentingan di baliknya.

Tetapi, dalam kunjungan singkat saya (satu minggu) di Pyongyang pada Agustus 2017 lalu, jujur saya merasa bangga. Berada di negeri yang masif dikampanyekan negatif oleh dunia, saya tidak berhenti menyimak dan memperhatikan.

Saya berbahagia merasakan sendiri Korea Utara melalui pengalaman sepekan di Pyongyang. Mendapat gambaran riil hijau sawah yang luas membentang dalam perjalanan kereta dari Beijing. Melihat bangunan-bangunan apartemen rakyat yang apik dan bersih, taman-taman yang indah, museum-museum yang terawat dan megah, juga mengenal lebih dekat kearifan, kedisiplinan dan keramahan warga jelata pemuja Kim Il Sung.

Dari banyak menyimak, mengamati dan sejumlah dialog di Pyongyang, saya bisa menyimpulkan betapa rindu orang Korea akan persatuan utara dan selatan.

Maka ketika 27 April 2018 berlangsung pertemuan tingkat tinggi Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Kim Jong Un yang menghasilkan deklarasi maha penting, saya bergembira. Namun, tidak terlalu terkejut.

Ya, karena perpecahan Korea sejatinya bukan hal yang diinginkan sendiri oleh mereka. Itu adalah produk Perang Dingin abad lalu dan diperburuk oleh intervensi kekuatan lain yang hanya mengedepankan kepentingan masing-masing di Semenanjung Korea.

Sedangkan rangkaian uji coba persenjataan nuklir adalah ekspresi Korea Utara, pembelaan diri atas penempatan sistem persenjataan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Semenanjung Korea oleh AS dan sekutunya.

Sangat baik kedua Korea, seperti termaktub dalam deklarasi Panmunjom, menegaskan prinsip penentuan nasib atas kemauan mereka sendiri dan setuju untuk menghadirkan momen penting bagi peningkatan hubungan dengan sepenuhnya menerapkan semua perjanjian dan deklarasi yang diadopsi.

Maka bagi saya tak juga mengejutkan bila kemudian AS di bawah Donald Trump mau berbaik-baik, bahkan menyanjung setinggi langit Kim Jong Un. Tanpa kemauan dua Korea untuk bersatu dan berdaulat atas nasib bangsa mereka, saya tak melihat ada kemungkinan Amerika dan Trump mau berdialog dengan DPRK.

Kim-Trump Summit di Hotel Capella, Pulau Sentosa, hanyalah dampak dari keberanian bangsa Korea untuk menentukan pendapat dan nasibnya sendiri. Saya yakin, AS akan tetap memandang sebelah mata Kim Jong Un seandainya tidak ada kesepakatan dua Korea untuk bersama-sama membangun pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan mendorong kemakmuran bersama.

Karena itu, saya menyatakan salut untuk Moon Jae-in dan Kim Jong Un. Tanpa peran mereka, tak akan ada empat butir kesepakatan dari KTT AS-Korea Utara di Pulau Sentosa.

Jika para pihak sepenuh hati melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah diteken, tanpa paksaan dan tekanan sepihak, maka perdamaian abadi di Semenanjung Korea akan segera terwujud. Selamat untuk bangsa Korea! ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya