Para pejabat penegak hukum dan birokrasi jangan sibuk berdalih dan mencari-cari alasan atas maraknya radikalisme.
“Presiden, BIN, Polri dan Pemda harus bersikap tegas terhadap radikalisme dan oknum-oknum pejabat yang diduga melindunginya," tutur Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus.
Dia mengatakan, bantah-membantah yang dipertontonkan pejabat mengenai keberadaan kaum-kaum radikalis itu tidak tepat. Justru, tegas dia, negara harus hadir dan berhak mengeliminasi kekerasan atau radikalisme itu.
"Saling berbantah antar pejabat di ruang publik, pertanda rendahnya etika penyelenggara negara, itu harus ditertibkan," tutur Petrus.
Petrus juga menyayangkan sikap sejumlah aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan yang saling berbantah mengenai adanya informasi bahwa sebanyak 40 mesjid di Jakarta telah terpapar radikalisme.
"Padahal, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius justru menegaskan bahwa aktivitas radikalisme di rumah ibadah itu berlangsung sejak tahun 2012 hingga sekarang," ujar Petrus.
Seharusnya, lanjut dia, informasi berharga itu ditindaklanjuti. Apalagi informasi itu didasarkan pada data yang sudah dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, oleh BIN dan BNPT, yang bersumber dari informasi masyarakat dan sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.
"Informasi itu sebenarnya hanya memerlukan tindak lanjut berupa penyelidikan, pengawasan dan pembinaan sebagai bagian dari upaya bersama untuk menindak radikalisme demi menjaga NKRI, tanpa perlu dipolemikkan di media," ujarnya.
Petrus mencontohkan sikap saling membantah di ruang publik tentang terpaparnya radikalisme di 40 mesjid di DKI Jakarta, sebagaimana telah diutarakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dan dibenarkan Kepala BIN, Jenderal Pol. Budi Gunawan. Seharusnya informasi ini diterima sebagai masukan berharga untuk dicermati.
Bahkan, menurut Petrus, sikap Sandiaga Uno dan Budi Gunawan yang menyatakan tidak akan menyebutkan mesjid mana saja yang terpapar radikalisme, patut diapresiasi.
"Karena secara etika kedua pejabat ini tetap berupaya menjaga kesucian, kehormatan dan nama baik mesjid dan hendak membersihkan tempat ibadah dari kegiatan yang anarkis," ujarnya.
Petrus mengingatkan, menghadapi radikalisme, para pejabat hendaknya satu dan solid. "Jangan malah saling bantah bahkan saling meniadakan kebenaran pernyataan yang satu terhadap yang lain di ruang publik, dengan mengabaikan etika sebagai sama-sama pejabat negara," ujarnya.
Lebih jauh, kata dia, jika ada pejabat yang menutupi atau malah mencoba membiarkan radikalisme tumbuh dan berkembang, maka pejabat seperti itu sangat layak dipertanyakan loyalitasnya.
"Itu bisa timbul pertanyaan apakah ada oknum pejabat yang memiliki loyalitas ganda dan hendak mengacaukan upaya pemberantasan radikalisme? Kalau ada, mengapa dibiarkan menduduki jabatan strategis negara," ujarnya.
Presiden Jokowi mendapat laporan bahwa beberapa Masjid di Jakarta telah disusupi paham radikalisme. Itu diketahui Jokowi saat bertemu dengan praktisi sosial, budaya, pendidikan dan agama di Istana Negara, Senin (4/6).
[wid]
