Ini Bukti Ridwan Kamil Peduli HAM

SENIN, 11 JUNI 2018 | 21:59 WIB | LAPORAN:

Tidak benar calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melanggar hak konstitusional warga semasa menjabat Wali Kota Bandung.

Begitu ditegaskan Tim Hukum dan Advokasi Ridwan Kamil-Uu (Rindu) dalam pernyataan Hak Jawab yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/6).

Pernyataan tersebut sekaligus membantah pemberitaan yang dipublikasikan RMOL medio 7 Juni 2018 lalu.

Baca: Ridwan Kamil Abaikan Hak Konstitusional Warga

Surat hak jawab ditandatangani tim hukum dan advokasi Rindu; Chandra Manungsa Alit, Lutfi Nurman, Ries Deni Hamdani dan Herry J.F Simamora.

"Pada Tahun 2017 Komisi Nasionar Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan piagam penghargaan kepada wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dinilai telah melindungi warganya untuk mendapatkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan," tulis hak jawab itu.

Tim Advokasi dan Hukum Rindu juga menyebutkan tiga kebijakan yang membuktikan Ridwan Kamil menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pertama, Surat Edaran Wali Kota Bandung-tertanggal 12 Juli 2016 tentang larangan menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa), demonstrasi di sekitar tempat ibadah.

Kedua, Surat Edaran Wali Kota Bandung tertanggal 7 Desember 2016 tentang penggunaan gedung pertemuan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat insidental.

Ketiga, Surat Edaran Wali Kota Bandung tertanggal 7 Desember 2016 tentang jaminan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan.

Bukti lain yang diungkap Tim Rindu adalah penghargaan yang didapatkan Ridwan Kamil dari Komnas HAM dan Kemenkumham. Bandung ditetapkan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia 2017.

"Penghargaan ini merupakan pengakuan Pemerintah Pusat atas prestasi dan kinerja sekaligus bukti nyata bahwa Kota Bandung di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil adalah kota yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia," demikian hak jawab Tim Advokasi Rindu. [sam]

Populer

Berita

Nusantara

Ini Bukti Ridwan Kamil Peduli HAM

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Konversi LPG ke Jargas

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas