Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, pasca Lebaran akan lebih banyak pimpinan SKPD strategis yang akan dirombak.
Menurutnya pencopotan tiga pejabat eselon dua yang dilakukan Jumat kemarin sebenarnya tidak mendadak karena sudah direncanakan sebelumnya.
Sandi menjelaskan, pencopotan jabatan kepala SKPD terhadap Indrastuty dari BPPBJ, Tedy Agustino dari Dinas Perumahan, dan Sopan Andrianto dari Dinas Pendidikan, sudah direncanakan cukup lama.
"Pak Gubernur sudah menunjukkan ketegasannya untuk melengserkan pejabat yang kinerjanya kurang bagus. Sebentar lagi pencopotan jabatan akan diikuti lebih banyak lagi," ujar Sandi pada acara silaturahmi dan buka bersama di kantor Sekretaris Bersama (Sekber) Gerindra-PKS-PAN di Jl Amir Hamzah, Kel. Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Minggu (10/6).
Pada kesempatan ini Sandi juga menjelaskan bahwa kasus pembelian lahan milik yayasan RS Sumber Waras, Grogol, dan lahan di Cengkareng mulai diproses secara hukum.
"Ternyata dua kasus pembelian lahan bermasalah ini nilainya cukup besar, hampir Rp1,3 triliun. Sedangkan kasus pengadaan pohon imitasi yang cuma Rp600 juta saja banyak disoroti, apalagi kasus Sumber Waras dan lahan di Cengkareng, harus diusut tuntas," tandasnya pada acara yang dihadiri puluhan tokoh aktivis LSM dan wartawan.
Ketua Sekber Mohamad Taufik menambahkan, bahwa pelengseran cuma tiga pejabat menurutnya terlalu sedikit.
"Mestinya ada sekitar 80 persen dari 43 SKPD dan puluhan pejabat eselon dua dan satu yang harus diganti, karena sebagian besar kinerjanya memble," kata Taufik yang juga ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.
Ia mengingatkan kepada Sandi jika SKPD kendor tak segera diperbaiki akan merusak tatanan pemerintahan Anies-Sandi.
Menurutnya pemerintahan Anies sudah mulai menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan.
"Hal itu dibuktikan keberhasilan Pemprov DKI mendapat opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana selama empat sebelumnya tak pernah dapat opini tertinggi dari auditor negara," jelas Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI.
"DKI juga telah menunjukkan perbaikan kelola keuangan dengan skema 60 belanja langsung dan 40 persen belanja tak langsung. Kalau sebelumnya 60 persen untuk gaji PNS dan 40 persen untuk belanja langsung," tambahnya.
[nes] ​
