Berita

Hasto Kristianto/Net

Politik

OTT Kepala Daerah Bukti Sistem Pencegahan Korupsi Mandul

SENIN, 11 JUNI 2018 | 02:26 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

DPP PDI Perjuangan geram terkait masih maraknya berbagai tindak pidana korupsi.

Untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang dilakukan kader, PDIP mengeluarkan sikap tegas. Belakangan DPP PDIP sudah memberikan sanksi tertinggi kepada kader yang terlibat, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai meski pihaknya sudah menerapkan sanksi terhadap kader, namun tetap saja korupsi masih ada. Buktinya KPK marak mencokok penyelenggara negara dalam operasi tangkap tangan (OTT).


"Begitu banyak kepala daerah yang sudah ditangkap, lalu apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas kita, atau karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau pencegahan korupsi yang mandul? Dan pada kenyataannya apakah kita lebih asyik menikmati drama OTT tersebut?" kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6).

Hasto menegaskan bahwa PDIP mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi dan tercatat sebagai partai yang langsung memberikan sanksi maksimum bagi para koruptor.

Namun demikian ia menilai ada kesan kepentingan politik dalam OTT KPK. Hal itu dapat dicermati pada kasus OTT Samanhudi Walikota Blitar dan Sahri Mulyo calon bupati terkuat di Tulungagung. Mereka berdua tidak terkena OTT secara langsung.

Menurutnya saat kunjungan ke Blitar, banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya. Mengingat yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar.


"Samanhudi misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92 persen," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menilai pemberitaan terhadap kedua kader PDIP yang ditangkap dalam OTT seakan menggambarkan bahwa keduanya sudah menjadi target dan memang harus ditangkap baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung. Padahal faktanya, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, dan bukan pejabat negara.

"Lalu di Kab Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. Ada apa di balik ini?" ujar Hasto.

PDIP sambung Hasto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK manakala OTT tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dalam hukum dan sesuai mekanisme hukum itu sendiri.

Namun Hasto memiliki pertanyaannya, apakah OTT tersebut tidak dipengaruhi oleh kontestasi pilkada, serta siapa yang bisa memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan.

"Sebab di masa lalu, ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan di luarnya, misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan nampak ada vested interest. Demikian halnya terhadap kebocoran sprindik Anas Urbaningrum misalnya," kata Hasto.

Hasto menambahkan jika yang dilakukan oleh KPK tersebut sudah benar-benar sesuai SOP, tidak ada kepentingan lain kecuali niat suci dan mulia untuk memberantas korupsi serta tanpa kepentingan subyektif demi agenda tertentu, maka banyaknya pejabat daerah yang terkena OTT.

Hal tersebut sambung Hasto tidak hanya membuat pemerintahan daerah pincang akibat korupsi. Tetapi lebih jauh lagi dan menyentuh aspek yang paling mendasar yakni kegagalan sistem pencegahan korupsi negara. [nes]
​


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya