Berita

Politik

Aktivis 98 Ancam Gelar Rembuk Nasional Di Balaikota Kalau Anies Tak Izinkan Monas

MINGGU, 10 JUNI 2018 | 18:34 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Aktivis 98 akan mengadakan Rembuk Nasional I pada tanggal 7 Juli 2018 di lapangan Monas. Para aktivis optimis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan mengizinkan areal Monas untuk kegiatan tersebut.

"Kebetulan posisi Anies Baswedan ini kan didukung dua partai oposisi ya, Gerindra sama PKS," ujar Faizal Assegaf dalam Konferensi Media Rembuk Nasional Aktifis 98 di Kopi Bang Prend, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (10/6).

Dia mengatakan terus terang kepada kawan-kawan aktivis 98 di daerah yang akan ikut dalam Rembuk Nasional bahwa kendala utama pelaksanaan kegiatan tersebut terkait tempat.


"Kendala kita ya soal tempat itu soal Monas, sudah ada semacam penghadangan secara halus," katanya.

Ia melihat dengan perbedaan pemikiran dan visi antara agenda rembuknas dengan partai pendukung Anies bisa mendorong gubernur DKI itu untuk menghadang aksi tersebut.

"Aksi ini mengusung isu anti terorisme dan kebetulan di sana ada PKS ya, yang belakangan dikaitkan dengan terorisme, dan PKS sulit dipisahkan. Maka posisi PKS yang mendukung Anies Baswedan itu kita khawatir bisa menggunakan instrumen atau kewenangan yang dimiliki untuk menghadang aksi ini," tambahnya.

Untuk itu, ia bersama kawan Aktifis 98 mengimbau Anies untuk mendukung aksi tersebut serta dapat hadir dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Bukan gubernur yang diusung PKS.

"Sehingga tidak ada upaya untuk menghadang atau tidak memberi izin di Monas. Itu yang penting kita sampaikan, jangan sampai karena diusung oleh partai yang terindikasi dalam paham ideologi trans nasional dan berbeda dari kita ini lalu menghadang acara ini," tukasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa bila tetap dihalangi atau tidak diberi izin, maka para aktifis 98 akan melaksanakan aksi Rembuk Nasional di depan Kantor Balaikota Pemprov DKI Jakarta.

"Ini agenda kepentingan nasional maka kita pastikan 100% Monas kita gunakan. Kalau seandainya ya simulasi ya, penghadangan itu dilakukan serius oleh Anies Baswedan dan otoritasnya, maka mungkin saja kita simulasi bisa kita gelar di Balaikota Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.[dem]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya