Kadis PRKP DKI Dipecat Setelah Teken PPRS GCM

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Agustino Darmawan mendadak dipecat oleh Gubernur Anies Baswedan.

Sejumlah pihak menduga, penyebab pemecatan salah satunya karena kebijakan Agustino yang telah menerbitkan surat dengan Nomor:2145/-1.796.71, yang isinya penegasan kepengurusan tunggal PPPRS (Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun) Graha Cempaka Mas (GCM), pada 23 Mei 2018 lalu.

"Dalam menerbitkan surat PPPRS Graha Cempaka Mas, Agustino diduga tidak berkonsultasi dengan gubernur. Padahal kebijakan tersebut berpotensi membuat gubernur terjerat masalah hukum, karena menabrak peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Transparancy and Akuntability (INFRA) Agus Chaerudin dalam keterangannya.

Agus menerangkan, Graha Cempaka Mas adalah apartemen swasta yang memiliki kewajiban menyerahkan fasilitas soasial dan fasilitas umum (fasosfasum) berupa rumah susun kepada Pemprov DKI Jakarta. Dengan terbitnya surat dari kepala dinas mengenai PPPRS, membuat kewajiban pengembang tersebut berpotensi hilang.

"Di situlah letak permasalahannya, yang bisa ikut menyeret-nyeret gubernur di kemudian hari. Sehingga pemecatan kepala dinas oleh gubernur sudah tepat," kata Agus.

Ke depan, menurut dia, sebaiknya kadis yang baru segera melakukan perbaikan kebijakan-kebijakan yang salah dari Agustino. Jika tidak ada perbaikan, sebaiknya kembali dievaluasi kembali saja.

"Gubernur memang harus tegas," tandasnya. [wid]