Sanksi Pemecatan Terhadap Kader Korup Tak Jamin PDIP Bersih

Langkah PDI Perjuangan mengeluarkan sanksi tegas terhadap kadernya yang tersangkut Operasi Tangkap Tangan (OTT) tak terlalu berpengaruh terhadap pembersihan sistem partai banteng dari korupsi.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/6).

Seharusnya, menurut dia, langkah tepat yang harus diambil oleh PDIP adalah memperhatikan pola rekrutmen kader, hingga sistem agar bisa tercegah dari korupsi.

"Memang kader yang korup harus dipecat dari partai, namun itu kan sudah terjadi dan berkasus, yang penting adalah pola rekrutmen yang fair dan transparan," jelasnya.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar ini menjelaskan, keputusan pemecatan setelah kasus terjadi dan kurang selektifnya dalam merekrut kader baru, justru akan menjadikan partai ini melakukan kesalahan sama yang berulang.

"Jangan sampai kader yang potensial dibuang karena tidak punya uang untuk jadi calon kepala daerah, pada saat yang sama justru menerima para pengusaha yang banyak duit untuk dicalonkan. Perbaiki sistem partai itu harus menyeluruh, jangan hanya di hilir saja, sedangkan di hulunya tidak diperbaiki," demikian Ujang. [sam]