Sebetulnya, inisiatif pemerintah mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sama saja dengan mengulangi kesalahan Orde Baru membuat BP7.
BP7 adalah Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang tugasnya menafsirkan Pancasila di zaman pemerintahan Soeharto.
"Perumusan pemahaman Pancasila itu penting, tapi keberadaan lembaganya harus ditinjau ulang, jangan sampai seperti BP7 dulu zaman Orba yang akhirnya gagal," ujar pakar hukum, Prof. Hafid Abbas, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/6).
Menurut dia, pola pembinaan yang dibangun BP7 zaman dulu cenderung satu arah dan homogen. Ia yakin penyeragaman Pancasila dengan pendekatan seperti itu lebih berpotensi pada kegagalan.
"Kalau sekarang ada BPIP, ini seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama dengan BP7 dahulu," sindir mantan Ketua Komnas HAM itu.
Tegas dia, BPIP lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Karakteristik BPIP pun bisa dikatakan hampir sama dengan BP7.
"Kalau pemahaman Pancasila secara kelembagaan itu ada di setiap lembaga, bukan dipusatkan kayak BP7 dan BPIP sekarang," ujar Hafid Abbas.
[ald]
