Dewan Nilai Boros & Tak Dukung Industri

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membeli tong sampah dari Jerman dini­lai pemborosan dan tidak berpihak pada industri dalam negeri. Padahal, Pemerintah Pusat terus menggalakkan perbaikan ekonomi bangsa dengan meningkatkan komoditas dalam negeri.

Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta jangan 'buang badan' alias lempar tanggung jawab. Sebab proses APBD 2018 sepenuhnya tanggung jawabnya.

"Saya kira ini bukan pemboro­san saja, tapi ini alokasi tak tepat. Secara umum tidak arif. Yang pal­ing jelas saya menilai, DKI tidak berpihak terhadap perbaikan ekonomi Indonesia," ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus di Jakarta, kemarin.

Pihaknya bukan anti asing da­lam pengadaan barang di lingkun­gan Pemprov DKI Jakarta. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana pun bebas memilih produk barang yang ada di e-catalog demi kemajuan Jakarta.

"Tapi kalau kelasnya tong sampah, walau buatan asing tetap tong sampah. Mungkin kalau teknologi komunikasi dan sebagainya, (itu boleh saja), tapi ini tong sampah," ungkapnya.

Sebagai mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup, Bestari men­gaku kecewa karena pihaknya kerap tidak dilibatkan dalam suatu kebijakan. Sebelumnya Komisi D juga tak dilibatkan pada pengadaan kendaraan pe­nyapu jalan (road sweeper).

"Jangan sampai nanti ba­rang yang tidak dapat disetujui pembeliannya, kita tidak tahu. Tapi ini kelihatannya colong-colongan juga. Lain waktu kita akan lebih tegas saat membahas anggaran," ucapnya.

Kritik senada juga disam­paikan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan. Anggaran untuk pengadaan tong sampah tersebut terlampau fantastis.

Karena itu, Tigor mendesak agar Anies-Sandi mengusut tuntas dugaan penggelembungan harga satuan tong sampah dalam alokasi anggaran pengadaa milik Dinas LH DKI di APBD 2018.

"Melihat urgensinya memang tong sampah diperlukan untuk menampung sampah. Tetapi be­lum jelas juga bagaimana peng­gunaan tong sampah dalam sistem pengelolaan sampah Jakarta yang jumlahnya setidaknya sudah 7.500 ton per hari," ungkap Tigor.

Berdasarkan situs e-katalog. lkpp.go.id, pengadaan tong sampah dengan nama dust bin itu diusulkan Dinas Lingkun­gan Hidup (LH) DKI Jakarta dengan nomor paket KAK-P1805-1025895. Pengadaan tersebut pun berstatus disetujui PTGroen Indonesia. "Kami ber­sedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paket yang telah dibuat, terima kasih," tulisan dalam notifikasi situs lkpp.

Tercatat dalam situs tersebut Dinas LH DKI memesan seban­yak 2.640 unit dust bin dengan harga satuan USD 253,62 atau Rp 3,6 juta. Total anggaran yang disiapkan Dinas LH untuk pen­gadaan tersebut sebesar Rp 9,58 miliar dari APBD 2018. Besaran itu sudah termasuk ongkos kirim barang dari Jerman dengan tujuan kantor Dinas LH DKI di Jalan Mandala V, Cililitan, Jakarta Timur sebesar Rp 79,2 juta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah bahwa pengadaan tong sampah asal Jer­man baru dilakukan saat dirinya menjabat. Pengadaan tersebut telah dilakukan Dinas LH sejak 2016 lalu, saat DKI masih dip­impin Ahok dan Djarot.

Pengadaan itu pun tidak sema­ta-mata dilakukan. Ada urgensi kebutuhan untuk memodernisasi pengelolaan sampah di Ibukota. Terlebih Pemprov DKI telah melaksanakan pengadaan truk covector, pasangan dari tempat asal Jerman tersebut.

"Jadi awalnya adalah truknya dulu, sesudah truk kemudian tempat sampahnya dan tempat sampahnya diadakan pada 2016. Pemilihannya pun mengikuti barang yang terse­dia di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerin­tah)," terangnya.

Kepala Dinas LH DKI Ja­karta Isnawa Adji memastikan kebijakan yang dilakukannya telah sesuai dengan kebutu­han pengelolaan sampah di Jakarta. Apalagi, sebentar lagi Jakarta akan menjadi tuan rumah pesta olahraga se-Asia (Asian Games). Sementara, hingga saat ini masih mudah ditemukan ger­obak sampah di sisi jalan yang menunggu dijemput truk sampah konvensional model terbuka.

"Saya malu dong sebagai Kepala Dinas kalau banyak gerobak sampah di jalan, beran­takan jorok," katanya.  ***