MEMPRIHATINKAN, suasana bulan suci Ramadhan diusik polemik tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mendadak merajalela di media sosial akibat desas-desus bahwa gaji para anggota Dewan Pengarah BPIP lebih dari 100 juta rupiah.
Polemik bahkan berkembang menjadi liar sampai merambah ke sana ke mari mulai dari perlu tidaknya BPIP dihadirkan sampai merangsek masuk ke ranah pribadi.
Demokrasi
Menurut pendapat saya pribadi selama berpendapat belum dilarang undang-undang di Indonesia yang pada masa Orde Reformasi menganut paham demokrasi, sebenarnya wajar apabila ada yang pro dan kontra terhadap BPIP.
Menurut pendapat saya pribadi selama berpendapat belum dilarang undang-undang di Indonesia yang pada masa Orde Reformasi menganut paham demokrasi, sebenarnya wajar apabila ada yang pro dan kontra terhadap BPIP.
Wajar pula bahwa pihak yang kontra kemudian berdebat dengan pihak yang pro. Namun tidak wajar apabila perdebatan kemudian berlarut-larut seolah tak kenal batas sampai bahkan berkembang simpang-siur ke sana ke mari sampai merambah masuk ke ranah pribadi para anggota Dewan Pengarah BPIP.
Masalah perdebatan masuk ranah pribadi tersebut memprihatinkan lubuk sanubari saya. Kebetulan saya pribadi meyakini bahwa para tokoh anggota Dewan Pengarah BPIP seperti Megawati Sukarnoputeri, Tri Sutrisno, Mahfud MD, Syafii Maarif, Said Aqil Siradj sebagai para tokoh nasional dengan rekam jejak kredibilitas pengabdian bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia yang tidak perlu diragukan lagi.
Presiden Pada hakikatnya kemelut polemik tentang BPIP dapat dihentikan bukan oleh mereka yang berdebat, namun hanya oleh pihak yang berhak serta berwenang meresmikan BPIP sebagai lembaga negara.
Dapat diyakini bahwa pihak yang meresmikan BPIP pasti memiliki dasar alasan yang kuat serta konstitusional untuk meresmikan BPIP sebagai lembaga negara.
Insya Allah, Presiden Jokowi sebagai pihak yang berwenang menandatangani keputusan membentuk BPIP serta melantik para anggota pengurus BPIP berkenan secara tegas dan lugas memaklumatkan pernyataan resmi tentang latar belakang pembentukan BPIP termasuk sistem penggajian para anggota Dewan Pengarah serta Pelaksana BPIP demi secepatnya menghentikan kesimpang-siuran kemelut polemik berkepanjangan tentang BPIP.
[***]
Penulis adalah rakyat Indonesia yang mendambakan Pancasila bukan diperdebatkan namun diwujudkan menjadi kenyataan peradaban bangsa Indonesia
