Buntut Penyegelan, Anies Diminta Copot Semua Pejabat DKI Yang Terlibat Reklamasi Pulau B Dan D

Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyegel ratusan unit bangunan di Pulau B dan D hasil reklamasi dipuji berani.

Ada 932 bangunan yang disegel, terdiri atas 495 rumah, 212 rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal. Penyegelan dilakukan karena semua bangunan di Pulau D tak berizin.

"Penyegelan yang dilakukan Pak Anies pasti karena bangunan di lahan Pulau B dan D reklamasi melanggar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Wakil Ketua Umum Gerak Betawi, Dany Kusuma

Menurut Dany, dengan keputusan Pemprov DKI ini maka pro kontra mengenai ada tidaknya pelanggaran di pulau reklamasi menjadi jelas.

Anies dianggap telah memenuhi janji kampanye saat Pilkada 2017 lalu.

"Pak Anies membuktikan janji politiknya bahwa pembangunan di tanah Reklamasi itu penuh masalah, saya mengapresiasi itu," tegas Dany.

Tokoh muda Betawi ini pun berkesimpulan  proses pembangunan di pulau-pulau buatan itu banyak mengangkangi aturan.

"Kami meminta Pak Anies segera mengevaluasi dan mencopot semua pejabat-pejabat terkait yang terlibat dalam proses pembangunan reklamasi yang dimulai sejak era Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Dany.

"Karena mereka telah menyalahgunakan wewenang. Copot saja. Pak Anies jangan memelihara orang-orang bermasalah," pesan Dany.

Kemarin (7/6), Anies dibantu personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta petugas Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI melakukan penyegelan tersebut di Pulau B dan D hasil reklamasi.

"Kami ingin menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta akan menegakkan aturan kepada semua, bukan hanya mereka yang kecil dan lemah, tetapi juga kepada mereka yang besar dan kuat. Kami ingin semua mengikuti aturan yang ada," kata Anies. [wid]