Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Penyegelan Pulau Reklamasi Oleh Anies Membuka Borok Jokowi-Ahok

KAMIS, 07 JUNI 2018 | 18:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Langkah Gubernur DKI Anies Baswedan menyegel sejumlah bangunan di Pulau D hasil reklamasi teluk Jakarta diapresiasi. Anies terbukti berani menegakkan aturan meskipun harus berhadap-hadapan dengan pengusaha bermodal besar.

Apresiasi antara lain disampaikan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P. Simanjuntak. Dia menekankan bahwa sejatinya negara harus berwibawa dan tidak tunduk pada kepentingan pengembang besar.

"Mereka para pelanggar hukum itu sebenarnya hanya piece of cake, tidak ada apa-apanya bagi Negara. Kalau saja ada pejabat yang takut kepada mereka, pasti ada udang di balik batu," kata Bastian melalui pesan elektronik kepada redaksi, Kamis (7/6).


Dia mengatakan penyegelan bangunan di Pulau D reklamasi yang dilakukan Anies adalah bukti bahwa selama ini Jokowi dan Ahok membiarkan pengembang ugal-ugalan melanggar aturan. Mereka berani membangun pulau dan bangunan tanpa izin yang lengkap. Karenanya, kata dia, wajar jika masyarakat mencurigai ada kolusi  antara pemerintah Jokowi dan Ahok dengan pengembang reklamasi.

"Apalagi pada tahun 2017 lalu kelihatan sekali pemerintah Jokowi membela pengembang reklamasi ketika Gubernur Anies bertindak tegas menghentikan pembangunan Pulau reklamasi," kata Bastian.

Atas kebijakan Anies ini, menurut dia, masyarakat yang selama ini sudah terlalu mengidolakan Jokowi dan Ahok sebagai sosok heroik pembela kepentingan rakyat dan negara, harus merubah persepsinya. Hari ini terbukti Jokowi dan Ahok selama ini membiarkan pengembang bebas membangun pulau reklamasi dan ruko-rukonya tanpa izin. Akibatnya negara jadi tidak berwibawa dan seolah-olah takut pada pengembang meskipun melanggar aturan.

"Kepentingan rakyat dan negara harus dikedepankan, tidak boleh dikorbankan," tukas Bastian.[dem]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya