Berita

Hukum

Kapolri Minta Anggaran Ditambah Rp44 Triliun

SELASA, 05 JUNI 2018 | 18:22 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Polri meminta tambahan anggaran ideal ke pemerintah guna memaksimalkan penanganan terorisme.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, untuk memuluskan anggaran Rp44,4 triliun yang dibutuhkan diperlukan adanya dukungan dari Komisi III DPR RI.

Adapun Rp44,4 triliun tersebut dibutuhkan untuk belanja pegawai sebesar Rp6,7 Triliun, belanja barang sebesar Rp5 Triliun, dan belanja modal sebesar Rp32,6 Triliun.


"Kita mengusulkan tambahan Rp44,4 triliun melalui Rapat Kerja bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, untuk itu kita sebagai mitra Komisi III menyampaikan usulan tersebut agar pimpinan Komisi III dapat mendukung Polri,"jelas Jenderal Tito di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (Selasa, 5/6).

Menurutnya, anggaran ideal tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk penanganan terorisme, melainkan kebutuhan pengamanan pemilu dan lainnya.

"Prioritas kita untuk memaksimalkan pengamanan menjelang Pemilu, Terorisme, potensi konflik-konflik sosial, kasus narkoba, dan kasus yang meresahkan masyarakat seperti perampokan, begal dan lainnya," papar Tito.

Dana tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk memperkuat penanganan kasus-kasus lain seperti human traficking.

"Kejahatan terhadap lingkungan, Kejahatan terhadap negara seperti Illegal Fishing, kejahatan terhadap sumber daya alam, tambang dan lain-lain, ini akan kita pertimbangkan juga," sambung Tito.

Disisi lain, masih kata dia, pihaknya juga menyiapkan satgas khusus untuk menangkal beredarnya informasi bohong alias hoax menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019.

"Pemilu ini kita sudah punya Satgas Nusantara yang tujuannya adalah membangun kebersamaan serta membangun isu-isu yang mempersatukan kita semua," demikian mantan Kepala Densus 88 Antiteror ini. [sam]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya