Berita

Hukum

Kapolri Minta Anggaran Ditambah Rp44 Triliun

SELASA, 05 JUNI 2018 | 18:22 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Polri meminta tambahan anggaran ideal ke pemerintah guna memaksimalkan penanganan terorisme.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, untuk memuluskan anggaran Rp44,4 triliun yang dibutuhkan diperlukan adanya dukungan dari Komisi III DPR RI.

Adapun Rp44,4 triliun tersebut dibutuhkan untuk belanja pegawai sebesar Rp6,7 Triliun, belanja barang sebesar Rp5 Triliun, dan belanja modal sebesar Rp32,6 Triliun.


"Kita mengusulkan tambahan Rp44,4 triliun melalui Rapat Kerja bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, untuk itu kita sebagai mitra Komisi III menyampaikan usulan tersebut agar pimpinan Komisi III dapat mendukung Polri,"jelas Jenderal Tito di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (Selasa, 5/6).

Menurutnya, anggaran ideal tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk penanganan terorisme, melainkan kebutuhan pengamanan pemilu dan lainnya.

"Prioritas kita untuk memaksimalkan pengamanan menjelang Pemilu, Terorisme, potensi konflik-konflik sosial, kasus narkoba, dan kasus yang meresahkan masyarakat seperti perampokan, begal dan lainnya," papar Tito.

Dana tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk memperkuat penanganan kasus-kasus lain seperti human traficking.

"Kejahatan terhadap lingkungan, Kejahatan terhadap negara seperti Illegal Fishing, kejahatan terhadap sumber daya alam, tambang dan lain-lain, ini akan kita pertimbangkan juga," sambung Tito.

Disisi lain, masih kata dia, pihaknya juga menyiapkan satgas khusus untuk menangkal beredarnya informasi bohong alias hoax menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019.

"Pemilu ini kita sudah punya Satgas Nusantara yang tujuannya adalah membangun kebersamaan serta membangun isu-isu yang mempersatukan kita semua," demikian mantan Kepala Densus 88 Antiteror ini. [sam]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya