Berita

Sugiyanto/Net

Nusantara

'Lobi Panji' Gerus Kredibilitas Anies-Sandi

SENIN, 04 JUNI 2018 | 21:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

.  Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno diminta untuk tidak menganggap sepele isu adanya permainan 'orang dekat' di balik rencana mutasi jabatan besar-besaran di jajaran Pemprov DKI.

"Tidak ada kata lain, Anies-Sandi harus memberikan klarifikasi," kata Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto kepada redaksi, Senin (4/6).

Orang dekat yang bermain di balik rencana mutasi di lingkungan Pemprov DKI disebut-sebut bernama Panji. Belakangan orang dekat Sandiaga itu dikabarkan mengumpulkan sejumlah pejabat sambil bermain golf di suatu tempat sambil membahas arah mutasi.


Sugiyanto menyebut bantahan yang disampaikan Panji di media tidaklah cukup. Anies dan Sandi harus bisa menjelaskan bahwa rencana mutasi jabatan secara massal tidak ada keterlibatan orang dalam.

"Isu 'lobi Panji' ini bisa berdampak pada hancurnya kredibilitas Anies-Sandi," Sugiyanto mengingatkan.

Sugiyanto sudah melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Gubernur dan Wagub DKI. Surat secara resmi sudah disampaikan kepada petugas Tata Usaha di Pendopo Balaikota, siang tadi.

Selain klarifikasi, di dalam suratnya Sugiyanto juga menyarankan untuk dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) mengungkap benar atau tidaknya kabar tentang 'lobi Panji'. Apabila TPF tidak menemukan bukti maka kasus ini dapat diabaikan. Namun bila TPF menemukan bukti-bukti dari pemberitaan ini, maka potensi terjadi KKN sangat besar sehingga pembentukan formasi jabatan perlu dirombak ulang.

"Kami dengan sukarela bersedia menjadi anggota TPF tersebut. Kami mendukung sepenuhnya Anies dan Sandi dalam menjalankan pemerintahan good and clear goverment serta bebas KKN," kata Sugiyanto.[dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya