Arief Poyuono: Kalau Data Itu Benar Harusnya Ganjar Pranowo Masuk

. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono juga yakin surat berlogo KPK yang isinya 18 nama kepala daerah diduga terjerat kasus korupsi adalah tidak benar alias palsu.

Arief menduga beredarnya surat tersebut akibat ulah dari oknum partai pendukung pemerintah. Alasannya, mereka tengah panik karena takut calon kepala daerah yang mereka usung kalah telak pada Pilkada serentak 2018.

"Ini tanda kepanikan parpol-parpol pendukung Joko Widodo yang mengusung calon-calon kepala daerah yang dipastikan kalah oleh yang diusung Gerindra dan koalisi permanennya," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (4/6).

Salah satu pasangan calon kepala daerah yang masuk dalam daftar bohong-bohongan itu adalah paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Milton Crosby-Boyman Harun yang diusung oleh Gerindra dan PAN.

Arief bilang nama pasangan Milton-Boyman sengaja dimasukan ke dalam daftar tersebut karena pihak lawan melihat Milton-Boyman bakalan menang.

"Kayak memang udah panik mereka kali ya, karena potensi Gerindra dkk akan memenangkan banyak pilkada pada 27 Juni 2018. Jelas kok semua laporan hasil pemeriksaan BPK saat Milton Crosby menjabat Bupati WTP semua," tegasnya.

Baca: KPK Bantah Kebenaran File 18 Calon Kepala Daerah Bakal Dijerat Kasus Korupsi

Untuk itu, Arief berharap KPK tidak tinggal diam dengan beredarnya dokumen dalam bentuk PDF tersebut.

"Yang sudah sering dipanggil KPK kan Mas Ganjar Pranowo, cagub Jawa Tengah dalam kasus KTP-el, dan malah Pak Setnov juga mengatakan Mas Ganjar terima 500 ribu US dolar, kok malah enggak masuk dokumen palsu itu. Artinya pasti dokumen palsu berlambang KPK sengaja disebar oleh pihak sebelah kali ya?" pungkasnya. [rus]