Berita

Raden Andreas Nandiwardhana/Net

Politik

GMB: PSI, Istilah Betawinye Lo Jual Gue Beli

MINGGU, 03 JUNI 2018 | 10:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Generasi Muda Berkarya (GMB) geram atas video unggahan Partai Solidaritas Indonesia yang berjudul "Penindasan HAM di Era Orde Baru".

Video tersebut dinilai menyudutkan presiden kedua RI, Soeharto dan keluarga besarnya.

"Kami selaku GMB akan melawan setiap kelompok yang menggangu marwah keluarga Cendana. Karena, secara tidak langsung video yang diunggah PSI itu sangat memfitnah dan menyudutkan keluarga Cendana," ujar Ketua Umum GMB, Andre Nandiwardhana dalam keterangannya.


Andre mengatakan, selama ini keluarga Soeharto ataupun keluarga Cendana tidak pernah menggangu eksistensi PSI. Dengan beredarnya video tersebut, menurut dia, berarti PSI menabuh genderang perang.

"Kami tidak pernah cari masalah dengan PSI tapi mereka yg pertama kali membuka masalah dengan kami. Istilah orang Betawi, "lo jual gue beli," katanya.

Andre juga mengancam akan menuntut PSI ke Bareskrim jika tidak menurunkan video tersebut di semua media sosial.

"Kami akan laporkan ke Bareskrim jika PSI tidak meminta maaf dan menurunkan video tersebut," imbuh mantan wasekjen AMPG tersebut.

Menurut dia, dalam video yang diunggah itu terkesan ada pemutarbalikan, pengkaburan, penyembunyian sejarah dan hanya menyudutkan Soeharto beserta keluarganya tanpa memberikan gambaran yang utuh.

"Padahal Presiden Soeharto memiliki andil yang besar dalam membangun bangsa dan negara Indpnesia," kata Andre.

Sebelumnya, Tim Komunikasi PSI, Andy Budiman dalam keterangan tertulisnya, mengatakan video yang diunggah sepanjang Mei 2018 itu semata untuk pendidikan. Menurut dia, video tersebut hanya merujuk sejarah.

Setidaknya ada satu menit durasi video yang diunggah PSI setiap hari sepanjang Mei 2018 tentang praktik pelanggaran HAM, Daerah Operasi Militer, penindasan umat Islam, hingga penculikan aktivis di masa Orde Baru. [wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya