Menteri Susi menawarkan beberapa pulau kepada pengusaha Jepang untuk investasi. Yaitu, pulau Sabang (Aceh), Natuna (Kepulauan Riau), Morotai (Maluku Utara), Biak Numfor (Papua), Moa dan Saumlaki (Maluku).
Meski rajin melakukan penengÂgelaman kapal asing pencuri ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap membuka kerja sama dengan pihak luar. KKP membuka kran bisnis kepada puluhan pebisnis sektor kelautan dan perikanan asal Jepang.
Menteri KKP Susi Pudjiastusi menawarkan kepada penguÂsaha Jepang untuk berinvestaÂsi pada pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau sejumlah pulau. Yaitu, Sabang, Aceh, Natuna, Kepulauan Riau, Morotai, Maluku Utara, Biak Numfor, Papua, Moa dan Saumlaki, Maluku.
Menteri Susi mengatakan, pihaknya membuka kran bisnis bagi pengusaha asal Jepang ini, karena menurut aturan sektor pengolahan dan logistik sepenuhnya masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah di sektor penangkapan ikan karena sudah ditetapkan sebagai negative list investasi asing.
Menteri Susi mengatakan, pihaknya membuka kran bisnis bagi pengusaha asal Jepang ini, karena menurut aturan sektor pengolahan dan logistik sepenuhnya masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah di sektor penangkapan ikan karena sudah ditetapkan sebagai negative list investasi asing.
"Jadi tentunya kita pasti akan memberikan kemudahan perizinan, keringanan pajak, serta asistensi penuh bagi pengusaha yang berminat. Apalagi kita tahu, Indonesia memiliki panjang garis pantai 90.000 km. Setiap 30 km diperlukan mesin es (flake ice machine), maka butuh 3.000 mesin keÂcil dengan 1,5 ton es seharga 20 ribu dollar AS. Sehingga dibutuhkan 60 juta dollar AS. Jadi ini bisnis bagus," kata Susi dalam keterangan resminya, kemarin.
Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pembangunan SKPTdi enam pulau terluar Indonesia merupakan salah satu langÂkah yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk memperkuat inÂdustri kelautan dan perikanan.
"Pengembangan industri keÂlautan dan perikanan di enam pulau terluar ini sebagai upaya melakukan
food security dan juga
defense security," ujarnya.
Guna menarik para invesÂtor Jepang, Susi memaparkan kondisi terkini kelautan dan perikanan Indonesia, serta renÂcana jangka panjang pemerintah Indonesia dalam pengelolaanÂnya. Kepada pengusaha Jepang, Menteri Susi menunjukkan peta Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia yang memperlihatÂkan luasnya laut Indonesia dan besarnya potensi kelautan dan perikanan di dalamnya.
Susi juga berkisah, bagaimana dulu saat menjadi pengepul ikan di Pangandaran Jawa Barat, ia bersama nelayan setempat dengan melibatkan 1.200 kapal kecil mampu melakukan ekspor ke berbagai negara lain. Meski keadaan sempat memburuk akiÂbat aktivitas
illegal fishing yang makin massif kala itu, berkat aturan dan penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah, kini kejayaan laut Indonesia sudah mulai kembali. Stok ikan pun mengalami peningkatan yang signifikan.
"Kini, nelayan semakin mudah menangkap ikan. Bahkan, di Pulau Natuna, nelayan sangat mudah memperoleh ikan tuna seberat 70-90 kg hanya dengan melaut sekitar 5 mil dari bibir pantai. Kesejahteraan nelayan pun meningkat. Neraca perdagangan ikan juga surplus. Bahkan saat ini Indonesia nomor satu di ASEAN, menggeser Thailand," ceritanya. ***
