Meski terus-terusan dikritik, hasrat pemerintah untuk berutang tak surut. Terbaru, pemerintah akan mendapat pinjaman sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 4,2 triliun dari Bank Dunia. Utang tersebut rencananya untuk membangun sektor pariwisata. Ya Allah, utang lagi.. utang lagi..
Kepastian pemerintah mendapat pinjaman disampaikan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo Chaves dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, kemarin. Chaves mengatakan, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia sudah menyetujui pinjaman 300 juta dolar AS yang diajukan pemerintah. Utang rencananya digunakan untuk meningkatkan prasarana dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan pariwisata dan menarik investasi swasta.
Kata dia, lebih dari 2,8 juta penduduk Indonesia akan mendapat manfaat dari jalan dan akses ke layanan dasar yang lebih baik dari pengembangan sektor pariwisata. "Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, pariwisata dapat menghasilkan lapangan kerja yang besar dan melipatgandakan pendapatan. Infrastruktur dasar yang lebih baik dan belanja oleh para pengunjung dapat menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan untuk pemerataan kemakmuran," kata Chaves.
Menurutnya, bantuan pembiayaan dapat mendukung pembangunan infrastruktur terpadu di kawasan pariwisata nasional. Investasi proyek pariwisata ini akan dimulai di tiga tujuan utama yaitu Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, segitiga Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Jawa dan Danau Toba di Sumatera Utara. Pengembangan kawasan di ketiga destinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung tahunan menjadi 27,3 juta pada 2041 atau naik signifikan dari 15,3 juta pengunjung pada 2015. Selain itu, belanja wisatawan tahunan juga diperkirakan meningkat, menjadi 3,3 miliar dolar AS pada 2041 dari sebelumnya 1,2 miliar dolar AS pada 2015.
Investasi swasta di bidang pariwisata juga diperkirakan meningkat lebih dari 13 kali lipat, menjadi 421 juta dolar AS. Berbagai manfaat tambahan dari proyek ini termasuk peningkatan akses ke sumber air bersih, layanan pengumpulan limbah padat berkelanjutan dan perbaikan sanitasi yang dapat menguntungkan lebih dari 2,8 juta orang.
Proyek ini juga akan berusaha memperbaiki manajemen aset alam dan budaya, yang sangat penting bagi pertumbuhan sektor pariwisata.
Sementara, investasi dalam sumber daya manusia akan memberikan kepastian kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh manfaat jangka panjang dari peningkatan kinerja sektor pariwisata. "Proyek ini akan membantu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta memobilisasi sumber daya menuju tujuan bersama yang berlandaskan rencana induk pariwisata terpadu yang disiapkan untuk setiap tujuan," tambah World Bank Senior Private Sector Specialist Bertine Kamphuis.
Meski utang nambah, pendukung pemerintah membela dan meminta rakyat tidak khawatir dan curiga. Wakil Ketua Umum Partai Hanura Yus Usman Sumanegara mengatakan, dalam empat tahun terakhir rasio utang terhadap PDB masih cukup ideal, ada peningatakan sedikit dari tahun 2014-2017 tapi tetap di bawah 30 persen. Kalau mengacu pada UU Keuangan Negara, itu masih ideal, karena UU mengatur maksimal 60 persen. "Artinya, likuidas keuangan negara cukup bagus," katanya, kemarin.
Menurut Yus, rasio ini masih sangat ideal, artinya kemampuan keuangan negara membayar pokok dan bunganya masih cukup bagus. Tapi namaya utang kalau digunakan untuk membiayai investasi tidak seperti membalikkan telapak tangan, perlu waktu dan proses. Contoh pembangunan MRT, satu dua tahun baru selesai. Tapi begitu selesai nilai aset negara dan keuangan negara pasti akan bertambah.
"Yang perlu kita lihat, utang yang besar itu tidak mengganggu keberlangsungan fiskal. Karena itu pengelolaan utang harus akuntabel dan transparan. Bila perlu tiap tahun dicek benar nggak dimanfatkan untuk investasi yang dapat meningkatkan nilai keuangan negara. Jangan sampai terjadi distorsi, masuk ke kantong-kantong yang tak seharusnya. Itu yang bahaya," jelasnya.
Namun, pengamat ekonomi dari UI Faisal Basri sebelumnya mewanti-wanti pemerintah hati-hati mengelola utang. Utang pemerintah saat ini Rp 4.180 triliun atau sekitar 29 persen dari produk domestik bruto. Menurutnya, utang pemerintah saat ini memang rawan karena bentuknya sebagian besar adalah obligasi yang 50 persen dipegang asing. Mayoritas obligasi yang dipegang asing ini membuat kedaulatan pemerintah atas ekonominya berkurang. Selain itu, Indonesia akan sangat terpengaruh oleh kondisi keuangan global. ***
