Berita

Ari Chandra Kurniawan/RMOL

Politik

Presiden Mandataris MPR Cerminan Negara Pancasila

SABTU, 02 JUNI 2018 | 06:17 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Inisiator Gerakan Sadar Kaya, Ari Chandra Kurniawan mengatakan cerminan negara Pancasila adalah manakala MPR terbangun sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan menjalankan prinsip musyawarah yang kemudian memberikan mandat kepada presiden.

"MPR itu harus dibangun berdasarkan kemajelisan di setiap sila dalam Pancasila," terang Archan biasa disapa di JDC Jakarta, Jumat (1/6).

Menurut majelis sila pertama terdiri dari para pemuka agama yang ada di Indonesia. Kemudian majelis sila kedua terdiri dari kaum cendekiawan dan Sika ketiga terdiri dari TNI serta bala cadangan.


"Majelis sila keempat itu terdiri dari para sultan dan pemangku adat karena mereka merupakan investor terbesar bangsa ini," bebernya.

Selanjutnya di majelis sila kelima, ungkap pria yang aktif menjadi motivator itu, terdiri dari ikatan keprofesian seperti dokter, pilot, petani, nelayan dan sebagainya.

"Di majelis seperti ini mereka berembuk untuk menetapkan presiden sebagai mandatarisnya," pungkas Archan.

Dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia, MPR yang demikian belum pernah terbangun. Sehingga praktik MPR baik di era orde lama maupun baru cenderung terkooptasi dengan kekuasaan. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya