Berita

Foto: Net

Politik

Demi Kejayaan Rempah, Kementerian Perkebunan Perlu Dibentuk

SABTU, 02 JUNI 2018 | 03:57 WIB | LAPORAN:

Demi membangkitkan kembali kejayaan sektor perkebunan, khususnya rempah-rempah, pembentukan Kementerian Perkebunan merupakan upaya yang logis untuk diwujudkan.

Begitu kata pengarah Forum Alumni Independen IPB (FAN-IPB), Muhamad Karim saat diskusi kebangsaan memperingati Hari Lahir Pancasila bertajuk “Mereka Datang dari Bogor untuk Indonesia” di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/6).

Kata dia, komoditas rempah-rempah sejak era Yunani kuno, Persia hingga Romawi merupakan komoditas andalan dalam perdagangan dunia.


“Misalnya, Barus di pantai barat Sumatera, telah menjadi pusat perdagangan rempah sejak zaman Yunani, Romawi dan Mesir kuno. Begitu pula masa kerajaan-kerajaan Nusantara dan puncaknya di era kejayaan Islam pesisir abad 15 hingga 17 komoditas rempah-rempah menjadi primadona perdagangan dunia,” ujarnya.

Pengajar Bioindustri Universitas Trilogi Jakarta itu mengungkapkan bahwa para pelaut Eropa mulai dari Magelhaens, Vasco da Gama, hingga Colombus berusaha mencapai kepulauan Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Bahkan Pulau Run di Maluku Utara, di masa silam mau ditukar dengan Manhattan antara Inggris dengan Belanda demi bisnis rempah-rempah.

“Jadinya, Nusantara di masa silam bisa disebut sebagai Jalur Rempah Maritim (JRM). Kalau Tiongkok masa silam punya Jalur Sutra, maka Nusantara memiliki JRM,” ungkapnya.

Di masa kolonial Belanda, perkebunan rempah-rempah, karet, kopi, dan teh tetap memegang peranan penting sebagai komoditas andalan hingga berdirinya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Perusahaan ini memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara hingga Asia.

“Salah satu yang kita kenal di Indonesia yaitu pelayaran Hongi yang memonopoli bisnis rempah-rempah di kepulauan Maluku,” jelasnya.

Atas alasan itu, Karim menilai pembentukan Kementerian Perkebunan demi mengembalikan kejayaan rempah Indonesia sangat logis dibuat.

Namun begitu, dia tetap mengingatkan agar pembentukan kementerian itu tetap menjadi penopang visi Indonesia menuju poros maritim dunia. Bukan sebatas mengakomodir kepentingan politik.

“Kehadiran kementerian ini harus menjadi ikon bagi perkuatan poros maritim dunia dengan membangun ulang Jalur Rempah Maritim di era ekonomi digital dengan komoditas utamanya perkebunan,” ucapnya. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya