Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi pengingat pentingnya persatuan dan menghargai kebhinnekaan. Momentum itu diharapkan dapat mengikis gerakan radikal termasuk terorisme di Indonesia.
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan, dengan pancasila sebagai dasar negara, pendiri negara telah mempersatukan Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan bahasa serta kebudayaan menjadi satu bangsa. Sayangnya, hingga beberapa tahun terakhir, upaya menghancurkan persatuan masih terus tampak.
"Terkait Hari Lahir Pancasila saya menganggap yang sedang marak sekarang tentang radikalisme mungkin sudah keluar dari ranah semestinya. Padahal, dasar kita bernegara dari Pancasila dan UUD," jelasnya kepada wartawan, Jumat (1/6).
Sahroni mengungkapkan, penanggulangan terorisme meski terus dilakukan oleh penegak hukum tapi semakin banyak dan bibitnya dalam proses pembesaran. Bahkan, tak hanya dengan upaya pembibitan terhadap kaum muda, aksi terorisme yang dilakukan juga melibatkan anak-anak.
"Radikalisme model baru ini melibatkan anak. Doktrinnya luar biasa, melalui media sosial, misalnya mengajarkan anak bukan lagi bercita-cita jadi presiden, dokter atau pengusaha besar. Ini kultur yang harus diperbaiki dari atas ke bawah. Sedih melihat Indonesia dengan kultur luar biasa dibandingkan negara lain di dunia harusnya lebih adem dan terjalin silaturahmi yang hebat," tuturnya.
Politisi Partai Nasdem itu mengingatkan bahwa upaya pengkaderan terus dilakukan jaringan teroris. Bukan hanya telah menjangkau lingkungan akademis, bahkan telah berani menanamkan fahamnya ke aparat penegak hukum.
"Isu lain tentang univertitas sudah masuk faham radikal. Jangankan universitas, dari kepolisian pun sudah masuk. Lambat laun akan menjadi sel baru, perlahan didoktrin dan memakai sarana medsos. Bisa jadi 10 tahun ke depan ada orang-orang baru yang tidak kita pikirkan," papar Sahroni.
Lebih jauh, dia meyakini upaya pemberantasan terorisme setelah disahkannya UU Anti Terorisme akan semakin lebih baik, salah satunya dengan pelibatan TNI didalamnya. Sahroni meminta pemberantasan terorisme tidak terus dikaitkan dengan pelanggaran hak asai manusia (HAM) karena tindakan yang dilakukan justru membuat Indonesia terkukung dalam kesedihan.
Untuk itu, Sahroni menekankan pentingnya menjaga keharmonisan khususnya atas berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Khusus di tahun politik dan jelang Pemilu 2019, Polri selaku penegak hukum harus mampu mendeteksi upaya munculnya kegaduhan dan memecah belah persatuan.
"Polri dibantu TNI harus mewaspadai upaya munculnya konflik sosial dan gerakan radikal di berbagai daerah yang akan memecah persatuan, khususnya jelang pilpres dan pileg serentak," imbuhnya.
[ian]
