Berita

Amran Sulaiman/Net

Mentan Cabut Izin Lima Perusahaan Importir Bawang Putih Nakal

JUMAT, 01 JUNI 2018 | 18:43 WIB | LAPORAN:

Kesabaran Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menghadapi mafia pangan sudah habis. Lima perusahaan importir bawang putih nakal yang selama ini berperan serta mempermainkan harga dicabut izinnya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh polri.

Kelima perusahaan tersebut berinisial PT. PTI, PT. TSR, PT. CGM, PT. FMT dan PT. ASJ

"Langsung kami black list dan cabut ijinnya untuk selamanya,” ujar Amran usai upacara Kesaktian Pancasila di kantornya, Ragunan, Jumat (1/6).


Dia menjelaskan, Indonesia jadi pelanggan impor bawang putih dimana lebih dari 96 persen kebutuhan dalam negeri bersumber dari China, Taiwan dan India.

Namun sejak tahun lalu, Amran membatasi impor dan mulai menggerakkan tanam bawang putih di Indonesia. Berbagai bahan kebutuhan seperti benih dan pupuk diberikan ke petani.

"Dan ada hasilnya. Indonesia dapat menekan impor bawang putih,” katanya.

Amran akui ada gonjang ganjing harga tetap terjadi terutama saat jelang hari raya. Namun, dia curiga bila harga selalu naik padahal pasokan cukup dan tingkat permintaan pun masih stabil.

Untuk itu, dia telah memerintahkan seluruh lini Kementan memetakan agroklimat dan agroekosistem wilayah pada semua provinsi yang layak untuk pengembangan bawang putih.

Ia juga mengumpulkan para pengusaha importir bawang putih yang tergabung dalam Asosiasi Importir Bawang Nasional dan sepakat untuk ikut serta mengembangkan budidaya bawang putih di indonesia.

Salah satu keputusan yang diambil adalah dengan menyebutkan bahwa setiap importir wajib membudidayakan bawang putih seluas 5 persen dari kuota impor yang didapatkan.

"Dan hal tersebut sudah berjalan namun masih banyak yang nakal mau cari jalan pintas untuk meraup keuntungan. Bahkan tidak memperdulikan suasana ibadah masyarakat seperti saat ini. Kita sudah lakukan pendekatan, agar pengusaha mau berkontribusi yang pada akhirnya juga akan menguntungkan, pemerintah tidak mau merugikan dunia usaha, namun tidak pula membuat masyarakat gaduh,” jelasnya.

Amran menambahka, Kementan juga akan menyelesaikan seluruh persoalan secara komprehensif dan permanen sebagaimana yang diminta oleh Presiden Joko Widodo.

Salah satu keberhasilan pemerintah saat ini adalah ekspor jagung dan bawang merah. Selain itu juga mengurangi inflasi dengan menyediakan cabai dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah agar tidak terjadi inflasi.

"Cabai dulu selalu menyusahkan ibu-ibu di dapur bahkan menjadi pemicu inflasi walau kecil namun saat ini sudah stabil,” jelasnya.

Amran mengaku akan terus mengawasi dan mengevaluasi semua kebijakan pangan yang tidak berpihak pada rakyat. 26 perusahaan yang telah mendapat izin impor tahun 2018 ini akan dikaji ulang. Tata pengelolaan pangan terutama bawang putih akan melibatkan BUMD dan BUMN.

"Agar bila terjadi gejolak harga, BUMD dan BUMN, dapat segera menangainya,” katanya.

Amran menegaskan, Indonesia harus mewujudkan Swasembada Bawang Putih. Karena tahun 2017 sebanyak 2000 hektar lahan sudah ditanami komoditi pangan itu. Targetnya 80.000 hektar bawang putih dapat ditanami hingga 2021 nanti.

"Hari Lahirnya Pancasila Mari bersama-sama, kita perangi mafia pangan,” tutupnya. [sam]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya