Berita

TB. Hasanuddin/Net

Nusantara

Kang Hasan: Masyarakat Harus Perkokoh Pancasila Di Tengah Ancaman Paham Radikal

JUMAT, 01 JUNI 2018 | 17:48 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Akhir-akhir ini ada kelompok atau golongan tertentu, yang ingin menghancurkan Pancasila melalui paham radikalis, menimbulkan kekacauan dan intoleransi di nusantara.

Demikian disampaikan calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin atau akrab disapa Kang Hasan.

Kang Hasan mengingatkan bahwa di tengah rongrongan kelompok tertentu terhadap ideologi Pancasila, peringatan lahirnya Pancasila harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkokoh lima dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.


"1 Juni adalah momentum untuk mengembalikan spirit kebangsaan dan kenegaraan kebangsaan berdasarkan Pancasila," tegas Kang Hasan beberapa saat lalu (Jumat, 1/6)

Pria yang sudah malang melintang di dunia kemiliteran tersebut menegaskan, seluruh elemen masyarakat serta aparatur negara harus terus bersatu melawan paham yang berpotensi menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, Pancasila sudah mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara yang berketuhanan, berkeadilan serta cinta terhadap sesama.

"Paham yang bertentangan dengan pancasila harus kita lawan, dan itu tanggungjawab kita semua sebagai rakyat Indonesia," tegasnya

Oleh karenanya, Mantan Anggota Komisi I DPR RI itu, mengajak masyarakat untuk turut memantau pergerakan paham yang bertolak belakang dengan Pancasila, yang menyebar di masyarakat, melalui kerjasama dengan aparat keamanan.

"Kalau ada paham radikal atau semacamanya laporkan, itu pentingnya agar Pancasila tetap terjaga, dan negara tetap aman dan tentram," demikian Kang Hasan. [sam]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya