Anggota DPR Dikasih THR, Sri Mulyani Keblinger

Langkah pemerintah yang ingin memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke -3 untuk semua pejabat negara, termasuk presiden, wakil presiden, dan seluruh anggota DPR disesalkan.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menilai langkah pemerintah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, itu keliru. Sebab memberikan tunjangan kepada pejabat negara saat kondisi ekonomi bangsa tengah dalam keadaan sulit.

"Saya rasa yang dilakukan Sri Mulyani sudah kebilnger dan mencederai rasa keadilan," tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/5).

Harusnya, kata aktivis 98 ini, Sri Mulyani tidak menggelontorkan anggaran sedemikian besar untuk para pejabat, melainkan lebih berpihak kepada rakyat kecil yang tak bisa menikmati hari lebaran akibat kelesuan ekonomi.

Apalagi, kondisi ekonomi bangsa yang kian merosot ini merupakan akibat dari kebijakan pemerintah yang keliru juga.

"Krisis ekonomi ini membuat hidup rakyat makin susah," tekan Andrianto.

Lebih lanjut, Andrianto menilai kebijakan Menkeu itu mengandung aroma politis, dengan maksud mengambil hati para anggota dewan.

"Ada aroma politis dari Sri Mulyani kepada anggota DPR. Sri Mulyani ada motif politik dukungan elektoral," duga Andrianto.

THR dan gaji ke-13 bakal diterima semua pejabat negara, termasuk presiden, wakil presiden hingga anggota DPR. Total anggaran yang dialokasikan untuk THR dan gaji ke-13 itu adalah sebesar Rp 35,76 triliun.

"Seluruh PNS dan seluruh pegawai honorer termasuk pejabat negara masuk," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (28/5) lalu. [ian]