Civil Society Berperan Penting Kembalikan UUD 45

Gerakan civil society memiliki peran penting untuk mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli.

Begitu dikatakan mantan Mendagri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu, (30/5).

"Kita lihat dari tahun 66, civil Society seperti mahasiswa, ormas dan masyarakat memiliki peran penting,” ungkap Syarwan di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu, (30/5).

Purnawiran TNI AD ini menegaskan, partai politik tidak bisa menjadi pemicu karena sudah dalam kondisi yang nyaman.

"Harus dimulai dari civil Society, apapun elemennya kecuali partai politik,” tandasnya.

Parpol merupakan elemen yang menikmati berubahnya UUD 45 melalui amandemen empat kali. Hegemoni partai begitu dominan termasuk dalam menentukan presiden.

Syarwan menghendaki mekanisme pemilihan presiden harus dipilih kembali lewat MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sehingga pertanggungjawabannya jelas selaku mandataris MPR.

"Kalau sekarang MPR ada tapi bukan sebagai lembaga tertinggi, dia sejajar dengan presiden, sehingga tidak ada kontrol dari presiden yang diusung partai,” pungkasnya. [sam]