Wakil Ketua MPR RI, Muhaimin Iskandar, tak keberatan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan gaji ratusan juta kepada Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Menurut politikus yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kebijakan tersebut sudah melalui perhitungan matang.
"Tentu Bapak Presiden punya perhitungan, punya pertimbangan khusus menyangkut ketokohan tokoh-tokoh yang ada," kata Muhaimin alias Cak Imin dalam Acara Parlemen Mengaji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/5).
Menurut dia, BPIP membutuhkan biaya besar dalam menjalankan fungsinya mengkampanyekan ideologi Pancasila. Dia tak ingin berprasangka buruk terhadap kebijakan Presiden Jokowi.
"Terserah Presiden, Presiden lebih tahu sebab untuk biaya-biaya sosialisasi, biaya-biaya kampanye tentang ideologi keliling Indonesia, gaji segitu kecil," ucapnya enteng.
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP).
Dalam Perpres itu ditetapkan Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri mendapat hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.
Sementara jajaran Anggota Dewan Pengarah BPIP masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Untuk Ketua BPIP, Yudi Latif, meraih Rp 76.500.000. Wakilnya mendapat Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.
[ald]
