Berita

Salamuddin Daeng/Net

Bisnis

Nasib Pertamina, Perahu Yang Terancam Karam Tanpa Nahkoda

SELASA, 29 MEI 2018 | 12:09 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

SUDAH lebih satu bulan BUMN terbesar di tanah air yakni Pertamina berjalan tanpa nakhoda, tanpa komandan, tanpa pimpinan, tanpa direktur utama (dirut). Pertamina hanya dijalankan oleh pejabat sementara yang tidak boleh mengambil keputusan strategis.

Padahal perusahaan ini tengah berhadapan dengan banyak persoalan besar mendera. Perusahaan bagaikan kapal yang terancam karam tanpa

Berbagai persoalan yang mendera Pertamina diantaranya adalah utang 10 miliar dolar, kenaikan harga minyak mentah global, depresiasi mata uang rupiah terhadap US dolar, inflasi yang tinggi, kesemua itu adalah beban yang sangat besar harus ditanggung pertamina sendiri.


Sementara pemerintah ongkang ongkang kaki karena subsidi migas hanya sebagian kecil yang masih ditanggung pemerintah. Sebagian besar subsidi sekarang ditanggung oleh Pertamina. Jika ini terus berlangsung, Pertamina pasti bangkrut, alias karam.

Sisi lain, Pertamina segera harus mengambil utang sedikitnya Rp 700 triliun untuk membiayai mega proyek raksasa infrastruktur yang ditugaskan pemerintah. Megaproyek kilang ini merupakan prioritas pemerintah, setelah megaproyek raksasa listrik 35 ribu megawatt yang sebagian besar dibiayai dengan dana utang.

Mengapa pemerintah begitu lama mencari Dirut Pertamina? Apakah karena belum ketemu orang yang jago dalam engineering keuangan sehingga Pertamina dapat utang lebih besar lagi. Atau sosok yang jago dalam urusan megaproyek raksasa infrastruktur sebagaimana yang menjadi cita cita pemerintahan Jokowi?

Tapi bagi rakyat yang peduli dengan Trisakti, bagi kaum marhen, bagi rakyat akar rumput, bagi petani dan pekerja upah murah, siapapun dirut pertamina tidak ada urusan, tidak penting, yang penting harga BBM murah. Untuk mendapatkan harga BBM murah tersebut, ada beberapa syarat hal yang harus diimiliki oleh dirut Pertamina yakni :

1. Memiliki jiwa dan semangat kebangsaan dan nasionalisme yang kuat.

2. Memikili visi keumatan dan pemihakan kepada kaum lemah.

3. Mau berjuang bersama kekuatan buruh/ pekerja khususnya pekerja BUMN dan rakyat untuk menasionalisasi blok blok migas yang habis masa kontraknya seperti Blok Rokan dan Blok Migas lainnya.

4. Mampu melakukan negosiasi utang, sehingga utang Pertamina senilai 10 miliar dolar dapat dilunasi dengan mudah atau dihapus dari buku Pertamina.

5. Mampu menagih utang utang pemerintah yang cukup banyak kepada Pertamina yang jarang dibayar sehingga merugikan Pertamina. Utang utang pemerintah harus dibayar beserta dendanya.

6. Berani  berjuang bersama buruh dan rakyat untuk mendesak pemerintah untuk mengembalikan subsidi migas untuk rakyat, sehingga subsidi tidak dibebankan seluruhnya pada keuangan Pertamina. Subsidi adalah kewajiban negara yang harus dijalankan pemerintah kepada rakyat.

7. Mampu menekan biaya sewa terhadap aset aset pemerintah yang dipakai oleh Pertamina yang selama ini sewa tersebut cukup menyedot keuangan Pertamina. Ke depan Pertamina tidak perlu membayar sewa aset pemerintah.

8. Mampu melakukan negosiasi dengan pemerintah tetkait dengan biaya distribusi BBM satu harga agar pemerintah ikut menanggung seluruh biaya distribusi BBM satu harga karena merupakan program unggulan pemerintah.

9. Mampu bernegosiasi dengan pemerintah agar membagi beban biaya produksi BBM akibat inflasi, defresiasi nilai tukar, dan naiknya harga minyak mentah, sehingga tidak dibebankan 100 persen kepada Pertamina seperti sekarang. Karena kejadian diatas sebagian besar disebabkan pemerintah.

10. Mampu menekan harga BBM semurah murahnya bagi rakyat, bagi industri nasional, bagi sektor transportasi nasional, bagi seluruh rumah tangga, intinya bagi seluruh sektor ekonomi nasional.

Apakah presiden dan Menteri BUMN tidak punya lagi teman yang mampu memenuhi persyaratan di atas? Apakah ini yang menyebabkan sampai saat ini BUMN terbesar di Indonesia ini terkatung-katung tanpa direktur?

Atau memang sengaja supaya perusahaan ini cepat bubar dan semua bisnisnya bisa diganti oleh oligarki nasional yang bersekutu dengan asing? Sebagai anak bangsa kita hanya bisa menduga-duga. kita berharap semoga semua itu tidak terjadi sehingga bangsa negara selamat.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya