Demi mewujudkan Semarang sebagai kota pusaka yang layak huni dan berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan kawasan Kota Lama Semarang, Jawa tengah.
Penataan ini sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu dan ditargetkan rampung akhir 2018. Total anggaran penataan mencapai Rp 156 miliar.
Menteri Basuki berharap penataan ini dapat meningkatkan aktivitas pertumbuhan ekonomi yang ada di Semarang, salah satunya melalui wisata.
“Penataan dilakukan agar kawasan lebih tertata, nyaman dan bisa menjadi tujuan wisata. Selama ini, wisatawan yang datang ke Semarang lebih banyak memilih berkunjung ke wisata Candi Borobudur atau Pulau Karimunjawa,†ucapnya saat berkunjung ke kawasan Kota Lama Semarang, Minggu (27/5) lalu.
Basuki menjelaskan bahwa Kota Lama Semarang identik dengan bangunan bersejarah dengan arsitektur bergaya Eropa. Dulunya, kawasan ini pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian pada masa Hindia Belanda.
Penataan kawasan yang dilakukan, sambung Menteri Basuki, akan turut menata prasarana dan sarana kawasan.
"Seperti utilitas saluran PDAM, kabel telepon dan listrik yang tidak tertata akan dibuat rapih melalui pemasangan Box Utility,†kata Basuki.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memberikan fasilitas tambahan di seputar kawasan Kota Lama Semarang seperti tempat duduk panjang, tempat sampah, juga lampu penerangan jalan utama dan trotoar.
Penataan lainnya meliputi pekerjaan jalan, dan perbaikan drainase, halte hingga 2 kolam retensi Berok dan Bubakan yang akan dipompa dialirkan menuju kali Semarang.
Pengerjaan ini akan dilakukan oleh PT Brantas Abipraya.
“Kita tata dan kembangkan kawasan Kota Lama Semarang. Nantinya akan menjadi kawasan wisata yang bermanfaat seperti kegiatan Car Free Day, kuliner, maupun event berbasis budaya,†tambahnya.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartoyo, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
[ian/***]
