. Pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI sebagai bagian dalam menjamin keamanan aset investor dalam dan luar negeri mendapat sambutan hangat dari pengusaha.
Ketua Himpunan Pengusaha Koprs HMI (HIPKA) Kamrussamad menyebut bahwa pengusaha akan merasa yakin menanamkan modal jika ada jaminan stabilitas keamanan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Sementara keberadaan Koopssusgab dinilai sebagai langkah tepat memberikan jaminan tersebut.
"Pemerintah harus bergerak cepat untuk memulihkan kepercayaan investor setelah rentetan kejadian ledakan bom di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (28/5).
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakarat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol M Iqbal mengakui bahwa kerjasama antar lini diperlukan dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.
Koopssusgab merupakan salah satu solusi hal tersebut. Pelibatan TNI itu, sambungnya akan diatur secara detail dalam peraturan presiden (Perpres).
"Nanti itu adalah perpres yang akan dibreakdown, dan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Polri dan TNI," jelas Iqbal.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan bahwa teknis Koopssusgab akan dirinci melalui perpres. Perpres ini, sambungnya, akan segera diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Perpres sebagai instrumen teknikal nanti akan dilahirkan segera," ungkap Moeldoko.
Nantinya, sambung Moeldoko, keberadaan Koopssusgab menjadi pasukan super elit yang siaga. Artinya, jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengamankan kondisi negara mereka akan siap sedia.
Pelibatan Koopssusgab itu harus dalam kondisi eskalasi tinggi berdasarkan perintah presiden setelah mendapatkan gambaran informasi terkini dari aktor keamanan negara, seperti Menkopolhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Mendagri.
Dukungan terhadap keberadaan Koopssusgab ini juga muncul dari parlemen. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi menilai bahwa keberadaan perlu didukung dengan payung hukum yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan Kepolisian.
"Karena teroris bukan hanya ranah polisi, tapi juga ada lembaga lain, seperti TNI. Diatur supaya sinergi dan tidak konflik terus," imbuh Bobby. [rus]
