Berita

Foto/Net

Politik

Tak Etis Protes Gaji Megawati Lebih Besar Dari Jokowi

SENIN, 28 MEI 2018 | 18:18 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Megawati Soekarnoputri mendapat gaji Rp 112 juta per bulan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP). Gaji yang diterima Mega lebih besar dari penghasilan Presiden Joko Widodo yang hanya Rp 62.740.030 per bulan.

Kabid Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menganggap apa yang diterima Mega sah-sah saja.

"Sah, BPIP adalah lembaga resmi yang dibentuk dengan Perpu yang dimiliki kewenanganyya oleh presiden dengan tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam keuangan negara dan segala fasilitas yang melekat," ujar Sukmo Harsono melalui sambungan telepon kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/5).


Ia menyebut protes atas gaji yang diterima Megawati sebagai tindakan tidak etis. Begitu juga dengan gaji yang diterima delapan anggota Dewan Pengarah BPIP yang masing-masing mendapat gaji Rp 100 juta per bulan.

"Tidak etis ya jika ada yang mempersoalkan gaji Bu Mega dan para wakil dan anggota nya, apalagi saat ini Pancasila memang perlu kembali di masyarakatkan secara terstruktur, sistemik, dan masif," imbuhnya.

Untuk itu ia mengimbau untuk berhenti menuduh atau mengkambinghitamkan honor tersebut sebagai politik balas budi Presiden Joko Widodo kepada Megawati Soekarnoputri dan partainya.

"Saya harap BPIP dapat kerja dengan riil dan melibatkan masyarakat luas dalam aplikasi, tidak perlu dicurigai sebagai politik balas budi. Jadi yang penting sekarang kita pantau kinerjanya dan hasil-hasilnya," pungkasnya. [dem]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya