Berita

Foto/Net

Politik

Tak Etis Protes Gaji Megawati Lebih Besar Dari Jokowi

SENIN, 28 MEI 2018 | 18:18 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Megawati Soekarnoputri mendapat gaji Rp 112 juta per bulan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP). Gaji yang diterima Mega lebih besar dari penghasilan Presiden Joko Widodo yang hanya Rp 62.740.030 per bulan.

Kabid Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menganggap apa yang diterima Mega sah-sah saja.

"Sah, BPIP adalah lembaga resmi yang dibentuk dengan Perpu yang dimiliki kewenanganyya oleh presiden dengan tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam keuangan negara dan segala fasilitas yang melekat," ujar Sukmo Harsono melalui sambungan telepon kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/5).


Ia menyebut protes atas gaji yang diterima Megawati sebagai tindakan tidak etis. Begitu juga dengan gaji yang diterima delapan anggota Dewan Pengarah BPIP yang masing-masing mendapat gaji Rp 100 juta per bulan.

"Tidak etis ya jika ada yang mempersoalkan gaji Bu Mega dan para wakil dan anggota nya, apalagi saat ini Pancasila memang perlu kembali di masyarakatkan secara terstruktur, sistemik, dan masif," imbuhnya.

Untuk itu ia mengimbau untuk berhenti menuduh atau mengkambinghitamkan honor tersebut sebagai politik balas budi Presiden Joko Widodo kepada Megawati Soekarnoputri dan partainya.

"Saya harap BPIP dapat kerja dengan riil dan melibatkan masyarakat luas dalam aplikasi, tidak perlu dicurigai sebagai politik balas budi. Jadi yang penting sekarang kita pantau kinerjanya dan hasil-hasilnya," pungkasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya