Berita

Foto/Net

Politik

Tak Etis Protes Gaji Megawati Lebih Besar Dari Jokowi

SENIN, 28 MEI 2018 | 18:18 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Megawati Soekarnoputri mendapat gaji Rp 112 juta per bulan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP). Gaji yang diterima Mega lebih besar dari penghasilan Presiden Joko Widodo yang hanya Rp 62.740.030 per bulan.

Kabid Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menganggap apa yang diterima Mega sah-sah saja.

"Sah, BPIP adalah lembaga resmi yang dibentuk dengan Perpu yang dimiliki kewenanganyya oleh presiden dengan tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam keuangan negara dan segala fasilitas yang melekat," ujar Sukmo Harsono melalui sambungan telepon kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/5).


Ia menyebut protes atas gaji yang diterima Megawati sebagai tindakan tidak etis. Begitu juga dengan gaji yang diterima delapan anggota Dewan Pengarah BPIP yang masing-masing mendapat gaji Rp 100 juta per bulan.

"Tidak etis ya jika ada yang mempersoalkan gaji Bu Mega dan para wakil dan anggota nya, apalagi saat ini Pancasila memang perlu kembali di masyarakatkan secara terstruktur, sistemik, dan masif," imbuhnya.

Untuk itu ia mengimbau untuk berhenti menuduh atau mengkambinghitamkan honor tersebut sebagai politik balas budi Presiden Joko Widodo kepada Megawati Soekarnoputri dan partainya.

"Saya harap BPIP dapat kerja dengan riil dan melibatkan masyarakat luas dalam aplikasi, tidak perlu dicurigai sebagai politik balas budi. Jadi yang penting sekarang kita pantau kinerjanya dan hasil-hasilnya," pungkasnya. [dem]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya