Berita

Foto/Net

Politik

Tak Etis Protes Gaji Megawati Lebih Besar Dari Jokowi

SENIN, 28 MEI 2018 | 18:18 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Megawati Soekarnoputri mendapat gaji Rp 112 juta per bulan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP). Gaji yang diterima Mega lebih besar dari penghasilan Presiden Joko Widodo yang hanya Rp 62.740.030 per bulan.

Kabid Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menganggap apa yang diterima Mega sah-sah saja.

"Sah, BPIP adalah lembaga resmi yang dibentuk dengan Perpu yang dimiliki kewenanganyya oleh presiden dengan tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam keuangan negara dan segala fasilitas yang melekat," ujar Sukmo Harsono melalui sambungan telepon kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/5).


Ia menyebut protes atas gaji yang diterima Megawati sebagai tindakan tidak etis. Begitu juga dengan gaji yang diterima delapan anggota Dewan Pengarah BPIP yang masing-masing mendapat gaji Rp 100 juta per bulan.

"Tidak etis ya jika ada yang mempersoalkan gaji Bu Mega dan para wakil dan anggota nya, apalagi saat ini Pancasila memang perlu kembali di masyarakatkan secara terstruktur, sistemik, dan masif," imbuhnya.

Untuk itu ia mengimbau untuk berhenti menuduh atau mengkambinghitamkan honor tersebut sebagai politik balas budi Presiden Joko Widodo kepada Megawati Soekarnoputri dan partainya.

"Saya harap BPIP dapat kerja dengan riil dan melibatkan masyarakat luas dalam aplikasi, tidak perlu dicurigai sebagai politik balas budi. Jadi yang penting sekarang kita pantau kinerjanya dan hasil-hasilnya," pungkasnya. [dem]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya