. Partai Gerindra menyambut baik penerbitan Peraturan Pemerintah tentang kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pensiunan, pegawai negeri sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri sebesar 69 persen.
"Perlu diberi jempol karena selama era Joko Widodo gaji PNS/TNI dan Polri serta pegawai honorer tidak pernah naik," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Sabtu (27/5).
Arief mengatakan THR dan gaji ke-13 yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi tersebut harus dijadikan benchmark bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk beralasan tidak membayar THR bagi para pekerjanya.
"THR kepada pekerja adalah wajib dan berlaku juga bagi negara yang sudah memperkerjakan rakyatnya di instansi-instansi pemerintah. Jadi pemberian THR oleh Pemerintah Joko Widodo sebuah prestasi," imbuh Arief.
Konsekuensinya, kata Arief, para PNS, TNI dan Polri serta pensiunan harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab gaji dan THR mereka itukan dari uang pajak yang dipungut dari masyarakat.
Selain itu Arief berharap THR yang dikeluarkan oleh Pemerintah hampir Rp 37,5 triliun bisa mendorong daya beli masyarakat saat hari raya nanti.
"Dengan kata lain bisa memberikan sedikit pertolongan pertama secara sesaat untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun barang-barang dan jasa yang akan dikomsumsi masyarakat memiliki kandungan bahan baku impor 60%," katanya.
Terakhir Arief meminta kebijakan Jokowi tersebut tidak perlu dipolitisasi. Bahkan dia berharap Jokowi bisa bagi-bagi sembako secara nasional kepada jutaan masyarakat miskin di Indonesia jelang hari raya.
"Gerindra akan mengusulkan pada Pemerintah Joko Widodo untuk menaikan gaji PNS, TNI, Polri dan pegawai honorer, serta tidak lupa mengangkat pegawai honorer pemerintah seperti guru dan tenaga perawat yang jumlahnya jutaan orang menjadi PNS. Pokoknya Kita dukung pemberian THR-nya Pak Joko Widodo," tukas Arief.
[dem]
