Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode!

SABTU, 26 MEI 2018 | 17:41 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Aksi menolak Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali menjabat Presiden RI pada 2019 ramai dikumandangkan. Alasan penolakan karena Jokowi belum merealisasikan janji-janji politiknya.

"Kalau Jokowi sampai 2 periode, kian parah kesengsaraan rakyat," kata mantan anggota Komisi Hukum DPR RI Djoko Edhi Abdurrahman melalui pesan elektronik kepada redaksi, Sabtu (26/5).

Sekarang saja, sebut dia, 66 biji janji pilpres tak sebiji pun yang dipenuhi Jokowi.


"Kalau 2 periode, niscaya dustanya 2 kali lipat," kata Advokat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama PBNU itu.

Dia mengingatkan dosa besar dalam politik adalah berdusta. Sementara janji pilpres adalah social contract yang menurut para teoritikus kedaulatan rakyat: Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu, wajib dipenuhi.

Menurut keempatnya, plus pemikir politik Islam Al Mawardi, jika tak dipenuhi rakyat harus menarik mandat. Jika yang ditimbulkan melanggar HAM, rakyat berhak memberontak.

"Hanya satu orang yang membolehkan kepala negara berbohong. Yaitu Niccholo Machiavelli. Dalam "Il principe", Machiavelli memberi saran, "berdustalah yang banyak, jika itu untuk mempertahankan kekuasaan". Habis itu, para sosiolog menurut Prof Hunt, memberi juluk Machiavelli, ilmuwan syetan!" tukas Edhi Abdurrahman.[dem]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya