DPR telah mengesahkan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU pada Rapat Paripurna, Jumat (25/5).
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi kinerja Pansus RUU Terorisme yang telah bekerja keras.
Selanjutnya, dia mendorong pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi aturan teknis pelaksanaan UU itu.
“Kita apresiasi kerja pansus yang sudah berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat dalam kaitan definisi terorisme. Namun, setelah disahkan, bukan berarti langkahnya berhenti di sini. Kita mendorong pemerintah segera membuat aturan turunannya dalam bentuk PP agar UU ini dapat diberlakukan,†kata Taufik.
“Kita apresiasi kerja pansus yang sudah berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat dalam kaitan definisi terorisme. Namun, setelah disahkan, bukan berarti langkahnya berhenti di sini. Kita mendorong pemerintah segera membuat aturan turunannya dalam bentuk PP agar UU ini dapat diberlakukan,†kata Taufik.
Taufik menganggap, tenggat 100 hari yang diberikan DPR ke pemerintah adalah waktu yang cukup untuk menyusun PP tersebut. Kemudian, dia juga meminta agar pemerintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dalam waktu kurang dari 1 tahun.
Setelah UU ini disahkan, dia berharap tidak ada lagi pihak yang menyalahkan DPR atas maraknya aksi teror yang terjadi di Tanah Air. Sebab, sejak awal DPR sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan UU itu dengan cepat.
“UU Antiterorisme sudah disahkan, yang berarti DPR jangan dikambinghitamkan lagi dalam kaitan pembahasan UU ini. Hal ini juga membuktikan bahwa DPR berkomitmen segera mengesahkan UU ini. DPR sama sekali tidak menghambat pembahasan. Kini bolanya ada di pemerintah untuk segera menurunkan UU ini ke PP, dan pembuatan Perpres,†kata Waketum PAN itu.
Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii menyatakan bahwa DPR memberi waktu 100 hari ke pemerintah untuk membuat PP dari UU Terorisme.
“Kami amanatkan, PP tersebut bisa turun paling lama 100 hari setelah UU ini disahkan," kata Syafii.
Kata politisi Partai Gerindra ini, kehadiran PP ini sangat penting. Sebab, UU itu tidak bisa dilaksanakan tanpa ada PP, yang berisi aturan turunan yang bersifat teknis. Karena itu, pemerintah wajib bekerja cepat. Terlebih, sebelumnya Pemerintah mengancam akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika pembahasan RUU Terorisme di DPR tidak selesai Juni nanti.
Selain PP, DPR juga meminta pemerintah segera menyusun Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini salah satunya untuk mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme yang tidak bisa diatur dalam PP.
“Kami amanatkan tiga hal (dalam Perpres). Pertama, penyusunannya mengacu UU TNI dan UU Pertahanan Negara. Kedua, dalam penyusunan Perpres, Presiden harus berkonsultasi dengan DPR. Ketiga, penyusunan Perpres maksimal setahun setelah UU disahkan," kata Syafii.
[ian]
