Berita

Azyumardi Azra (kedua kiri)/RMOL

Pertahanan

Jangan Kementerian Agama Yang Ngatur Penceramah!

JUMAT, 25 MEI 2018 | 19:46 WIB | LAPORAN:

. Akademisi Islam, Azyumardi Azra mengaku dirinya setuju dengan daftar penceramah alias mubalig.

Menurut dia, daftar semacam itu memang sangat perlu karena ada juga mubalig atau ustadz-ustadz yang malah menghasut dan memprovokasi dalam setiap materi ceramahnya.

"Memang ada mubalig-mubalig yang ceramah-ceramahnya itu hanya memprovokasi, menghasut," katanya di sela-sela diskusi 'Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Ekstremisme/Terorisme' di Jakarta,  Jumat (25/4).


Makanya, lanjut mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, setiap penceramah harus diberikan standar dan parameter yang sangat jelas.

"Harus jelas latar belakang pendidikannya, dia pendidikannya apa, berdakwahnya dimana, jadi itu penting," tegasnya.

Namun demikian, dia menekankan, ke depan Kementerian Agama jangan mengeluarkan rekomendasi itu, melainkan sebuah wadah yang lebih netral.

"Yang bikin jangan Kementerian Agama. Bisa MUI, bisa juga ormas Islam bekerja sama dengan universitas Islam. Baru kemudian bisa untuk dipertanggungjawabkan secara akademik," imbuhnya.

Menurutnya, denga dipertegas daftar semacam itu justru menyulut kemarahan terhadap pemerintah dan bisa menjadi bibit baru bagi tindak pidana terorisme.

Azyumardi mengatakan, bagaimanapun juga para penceramah memang tetap harus diatur.

"Harus diatur. Anda kalau ke berceramah di Malaysia, Singapura, dan di Mesir itu harus ada surat izinnya, harus ada SIM nya. Nah di Indonesia ga perlu ada SIM. Bebas, tapi kebebasan itu sering disalahgunakan oleh ustadz-ustadz untuk memaki-maki siapa saja. Menuduh-nuduh thogut, oleh karena itu harus ditertibkan," pungkasnya. [fiq]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya