Pembangunan infrastruktur jadi program andalan Nawacita Presiden Jokowi. Namun dalam perjalanan, rupanya ada sejumlah proyek yang mangkrak.
Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo mengatakan, Jokowi mesti segera melakukan evaluasi. Jangan sampai elektabilitas ikutan mangkrak gara-gara masalah infrastruktur. Pasalnya, saat ini ada sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak.
"Presiden harus melakukan evaluasi internal. Jangan sampai program Nawacita yang sudah disusun bersama pak JK, kandas di tangan menteri-menteri," kata Hermawan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/5).
Hermawan lalu mengungkapkan laporan dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) April lalu, atau tak lama setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub.
Dalam laporan itu ada 33 proyek infrastruktur yang mangkrak. Kebanyakan proyek pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp2,8 triliun. Rinciannya 10 proyek di Sumatera, 12 proyek di Kalimantan dan 2 proyek di Jawa. Sisanya tersebar di Sulawesi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan Papua.
Beberapa proyek infrastruktur yang mangkrak itu diantaranya pembangunan Pelabuhan Tanjung Beringin, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Dompak, Pelabuhan Mocoh, dan Pelabuhan Meranti di Sumatera, pembangunan Pelabuhan Pacita di Jawa Timur (Jatim), pembangunan Pelabuhan Matasiri, Pelabuhan Batatunjung, dan Pelabuhan Penajam Paser di Kalimantan, serta pembangunan Pelabuhan Sarmi di Papua.
Kata Hermawan, mangkraknya proyek tersebut tentu akan jadi pertanyaan besar bagi publik tentang kinerja menteri Jokowi, terutama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Akan jadi pertanyaan besar apakah Pak Menteri ini bisa bekerja atau tidak. Irjen juga mestinya bisa mengawal agar program berjalan," kata Hermawan.
Belum lagi, lanjut Hermawan, langkah Irjen Kemenhub yang memerintahkan ADTT (audit dengan tujuan tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan perkeretaapian.
"Padahal, perkeretaapian ini menjadi kebangaan Jokowi, karena dianggap transportasi yang murah, tepat, dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung," kata Hermawan.
Hermawan menambahkan, bila poyek-proyek mangkrak di Kemenhub diikuti oleh kementerian-kementerian lainnya, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, tentu dapat mengancam elektabilitas Jokowi. Selain itu, bisa menjadi peluru bagi lawan-lawan politik.
"Tantangan pemerintahan Presiden Jokowi adalah sejauh mana infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Tantangan tersebut sekaligus janji politik 5 tahun Jokowi yang terangkum dalam Nawacita," ujar Hermawan.
[nes]
