Berita

Pertahanan

Ternyata Direktur Pencegahan Terorisme BNPT Pernah Disebut Kafir

JUMAT, 25 MEI 2018 | 17:32 WIB | LAPORAN:

Direktur Pencegahan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Brigjen Pol Hamli mengaku pernah bertemu dengan terdakwa kasus terorisme, Oman Rachman alias Aman Abdurrahman di Polres Jakarta Barat, pada tahun 2010.

Dalam pertemuan tersebut, Aman menyebut Hamli sebagai seorang kafir lantaran bekerja di negara kafir.

Kala itu, Hamli menemui Aman di salah satu ruangan Polres Jakbar bersama seorang rekannya. Di awal pertemuan, Aman langsung menanyakan indentitas mereka.


"Saya bilang saya polisi Pak," ujar Hamli saat diskusi bertajuk 'Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Ekstremisme/Terorisme' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (25/4).

Mendengar itu, Aman masih bertanya kepada Hamli dan rekannya kalau mereka dari divisi mana.

"Saya bagian silaturahmi Pak," ujar Hamli mengulang jawabannya kepada Aman Abdurahman.

Dengan tenang, Hamli kemudian menceritakan mengenai tugasnya menemui Aman. Setelah itu Aman menyebut mereka sebagai thogut alias orang-orang yang menyembah tuhan selain Allah, yang darah dan hartanya dihalalkan.

"Loh kenapa, kan saya muslim?" Tanya Hamli kepada Aman.

"Karena anda berdua jadi polisi di negara kafir. Makanya anda juga kafir," jawab Aman.

Aman Abdurrahman adalah pimpinan gerakan kelompok teror di Indonesia yang berafiliasi dengan ISIS. Dia juga  merupakan pimpinan  pendiri jaringan Jamaah Anshorut Daulah (JAD).

Aman didakwa sebagai otak dari sejumlah serangan teroris di Indonesia. Diantaranya serangan Kampung Melayu dan Sarinah Thamrin di Jakarta, serta Bom Gereja Ini, Samarinda. Dia dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman mati.

"Jadi pas saya dengar dia (Aman) dituntut hukuman mati, saya bilang, jadi juga itu barang," tutup Hamli. [nes]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya