Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja (raker) penanganan terorisme bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan TNI, Kamis (24/5).
Dalam reker tersebut membahas wacana pelibatan TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme, rencana pembentukan atau pengaktifan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI serta pelibatan BSSN dalam mendeteksi pergerakan jaringan teroris melalui ruang siber.
"Agenda rapat sekarang guna membahas isu aktual, niatan pemerintah membentuk Koopsussgab. Kita juga undang dari BSSN," kata Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).
Sesuai dengan Perpres Nomor 53 dan 133 tahun 2017, BSSN diberikan amanat untuk menjaga wilayah siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber untuk mewujudkan keamanan nasional.
Dalam menjalankan amanat tersebut, BSSN melaksanakan seluruh siklus pengamanan siber mulai dari tahap identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan hingga evaluasi dan pengendalian yang fokus terhadap proteksi tiga area objek pengamanan yaitu Pemerintah, Publik dan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional.
Sebagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menemukan penyebaran tutorial cara meracik bahan peledak yang disebarkan melalui media website, portal video, sosial media dan juga aplikasi pesan, BSSN juga telah mengidentifiksi dan mendeteksi informasi terkait hoax, radikalisme, dan terorisme.
[nes]
