Sistem Ekonomi Rezim Jokowi Jauh Dari UUD 45 Dan Pancasila

Reformasi di Indonesia sudah memasuki usia ke-20 tahun. Selama dua dekade itu, bangsa ini telah hidup di alam demokrasi. Khususnya demokrasi politik.

Namun demikian, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menekankan, demokrasi politik yang kian berkembang pesat tak berjalan seiring sejalan dengan demokrasi ekonomi.

Dia tegaskan, demokrasi politik yang dijalankan rezim Jokowi-JK pelaksanaannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 45.

"Demokrasi ekonomi sampai saat ini masih belum memberikan sebuah cerminan demokrasi yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 45," tegasnya di sela-sela diskusi yang diselenggarakan Indonesian Democracy Monitor (InDEMO) bertajuk 'Partai Politik dan Pilkada Serentak, Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Politik Elektoral' di kawasan Jalan Lautze Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Dijelaskannya, demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 45 sesungguhnya senapas dengan demokrasi Pancasila yang lebih mengusung ideologi sosialisme-religius.

Walau begitu, pada kenyataannya paham ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini masih jauh panggang dari api.

"Kalau sekarang ini sistem kapitalisme liberalisme yang tidak ada aturan karena tingkat kemiskinan semakin tinggi, tingkat disparitas dan kesenjangan ekonomi semakin tinggi, itu bukan cerminan dari faham sosialisme-religius," demikian Viva Yoga. [sam]