Berita

Tito Karnavian/Net

Pertahanan

Kapolri Yang Minta TNI Ikut Perangi Terorisme

Operasi Terorisme 75 Persen Intelijen
RABU, 23 MEI 2018 | 09:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui dia yang meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar TNI dilibatkan untuk masuk bergabung dalam operasi memerangi terorisme.

Tito menjelaskan, operasi memerangi terorisme di Indonesia ini 75 persen adalah intelijen, sementara operasi striking atau operasi penindakan itu mungkin hanya 5 persen, sedangkan 20 persennya adalah operasi dalam rangka untuk persiapan untuk pemberkasan untuk ke pengadilan.

"Jadi prinsip penanganan terorisme itu adalah bagaimana memenangkan dukungan publik. Kalau publik mendukung langkah-langkah pemerintah, negara, maka terorisme tidak akan bisa berkembang," kata dia kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa kemarin (22/5).


Tito meyakini, kalau publik mendukung langkah-langkah pemerintah memerangi terorisme, maka para teroris hanya ada tapi yang survive riak-riak saja. Tapi kalau negara tidak didukung oleh publik, misalnya over-reaktif, terjadi banyak sekali misalnya eksesif, itu juga yang nanti akan membuat publik simpati kepada kelompok-kelompok itu.

"Jadi saya berpendapat bahwa saat ini yang terjadi adalah mekanismenya mirip seperti Operasi Tinombala, dimana kekuatan TNI dan Polri bergabung dalam rangka bersama-sama menangani itu," terang Kapolri seperti dikutip dari laman Setkab.

Terkait kelanjutan nasib anak-anak yang diindikasikan terlibat dalam aksi terorisme di Surabaya dan Sidoarjo, Tito mengatakan, biasanya pengawasan aparat dilakukan kepada suami, atau ibunya, atau orang tuanya.

Namun sekarang, lanjut dia, juga akan difokuskan kepada anak-anaknya, dan diupayakan langkah-langkah pencegahan supaya anak-anak ini tidak terekspos paham radikal oleh orang tuanya.

Tapi Tito mengingatkan, bahwa Polri tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu diminta semua pihak, baik pemerintah, Kementerian PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) misalnya, Kementerian Sosial, kemudian kementerian yang lain yang bergerak di bidang ekonomi, agama, pendidikan juga organisasi non pemerintah, ormas, LSM yang peduli.

"Silakan, ini adalah problem kita bersama, silakan bagaimana kita mencegah supaya keluarga-keluarga, jangan sampai anak-anak terbawa, istri sampai terbawa dan lain-lain. Di samping tentunya orang tuanya ya yang perlu kita tangani, cegah jangan sampai mereka melakukan aksi terorisme," demikian Kapolri. [rus]

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Bareskrim Bongkar Tempat Jual Beli Ekstasi di Tempat Hiburan Malam

Rabu, 18 Maret 2026 | 03:59

Ekonom Sambut Baik Kerja Sama RI-Jepang soal Energi Hijau

Rabu, 18 Maret 2026 | 03:45

NKRI di Persimpangan Jalan

Rabu, 18 Maret 2026 | 03:13

Legislator Kebon Sirih Bareng Walkot Jakbar Sidak Terminal Kalideres

Rabu, 18 Maret 2026 | 02:50

Menhan: Masyarakat Harus Benar-benar Merasakan Kehadiran TNI

Rabu, 18 Maret 2026 | 02:25

RI Siapkan Tameng Hadapi Investigasi Dagang AS

Rabu, 18 Maret 2026 | 02:08

Kemenhub Tegaskan Penerbangan ke Luar Negeri Tetap Beroperasi

Rabu, 18 Maret 2026 | 01:50

Teheran Diserang Lagi, Israel Klaim Bunuh Dua Pejabat Tinggi Iran

Rabu, 18 Maret 2026 | 01:30

Sopir Taksi Daring Lapor Polisi Usai Dituduh Curi Akun Mobile Legend

Rabu, 18 Maret 2026 | 01:10

BI Beri Sinyal Tidak Akan Pangkas Suku Bunga Imbas Gejolak Global

Rabu, 18 Maret 2026 | 00:50

Selengkapnya