Berita

Foto: RMOL

Pertahanan

Justru UU Antiterorisme Bikin Banyak Teroris

SELASA, 15 MEI 2018 | 18:32 WIB | LAPORAN:

Ketua Umum Komisi Nasional Rakyat Indonesia Menggugat (Komnas RIM), Effendi Saman sangat kecewa dengan pembuatan UU Antiterorisme.

Bukan tanpa alasan, menurut dia, hukum positif Indonesia sesungguhnya sudah mengatur soal pelarangan atas tindakan dari para teroris tersebut.

"Saya sangat kecewa misalnya pada saat orang menggagas UU Antiterorisme. Padahal persoalan terorisme itu dalam realitasnya sudah ada beberapa sederet aturan," katanya dalam Ngopi Ngerumpi bertajuk 'Budaya Tanding di Tahun Politik' di Jalan Veteran 1 No.33, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).


Sayangnya, karena tak menghargai budaya tanding, diantaranya mendengarkan pendapat orang-orang yang tak setuju, akhirnya pembuatan UU tersebut jadinya rampung.

"Tapi kemudian dibuat undang-undangnya, semakin marak orang melakukan terorisme. Jadi lebih masive. Sehingga tidak heran kalau hari ini revisi UU Antiterorisme itu menjadi perdebatan," sesalnya.

Apesnya, tambah Effendi, saat ini, ketika ada orang yang menolak UU Terorisme direvisi bisa dituduh sebagai yang mendukung terorisme dan lain sebagainya.

"Saya rasa sangat naif kalau kita memberikan analisa sedangkal itu. Jadi menurut hemat saya budaya tanding yang disampaikan harus dijelaskan tentang nilai-nilai perspektif dan sebaliknya," pungkasnya.

Ngopi Ngerumpi kali ini merupakan edisi ke 31. Acara diskusi yang biasa digelar setiap Selasa sore ini diselenggarakan oleh Komnas RIM dan Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW). [sam]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya